Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bonus demografi di tahun 2030 dengan hampir 70% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif, yaitu usia antara 15 hingga 64 tahun bisa menjadi blunder. Terutama di saat Indonesia tidak bisa memanfaatkan bonus demografi agar bisa memberikan manfaat bagi bangsa.
Direktur Eksekutif Indonesia Business Links (IBL) Yayan menyebutkan perlu ada strategi dan koordinasi di seluruh pemangku kepentingan menjelang tahun 2030 ini.
“Kita tidak akan pernah berpikir bahwa bonus demografi akan menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Tantangan untuk itu tidak kecil, sehingga dibutuhkan strategi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam satu kolaborsi sehingga tantangan ini dapat dijawab bersama sama menjadi lebih mudah,” jelas Yayan dalam webinar Kemitraan dalam Meningkatkan Peluang Ekonomi Kaum Muda yang digelar Katadata bersama Indonesia Business Links Kamis (17/12) lalu.
Ia mengungkapkan, melihat tantangan tersebut, IBL melalui Program Skilled Youth 4 menggandeng Puskamuda Universitas Indonesia untuk melakukan kajian tentang kemitraan bagi peningkatan peluang ekonomi anak muda. Kajian ini fokus kepada dua hal, yaitu: kesiapan bekerja dan kewirausahawan dimana akan dilihat beberapa aspek utama seperti akses, soft skills, kemitraan, GESI, technology informasi, dan literasi keuangan.
Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional Mahatmi Parwitasari Saronto, mengakui bahwa COVID-19 berdampak besar pada kondisi angkatan kerja pada 2020. Dalam visi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan 90% angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.
“90 persen tenaga kerja kita dapat bekerja di lapangan kerja dengan keahlian menengah ke atas. Untuk mendorong produktifitas, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan diharapkan mencapai 65%. Sama seperti Vietnam sekarang,” ucap Mahatmi
Menyadari kondisi dan tantangan target tersebut, strategi yang akan ditempuh pemerintah terdiri dari tiga poin, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa terdampak besar pada kesejahteraan.
“Untuk poin pertama, pemerintah akan mendorong pemulihan dan transportasi ekonomi dengan memulihkan sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata, pengembangan wilayah pusat pertumbuhan seperti kawasan industri, mendorong investasi, menumbuhkan UMKM,” tutur Mahatmi.
“Poin kedua, pemerintah akan mendorong perbaikan skill development sistem yang ada sekarang, dengan mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih berbasis kerja sama industri termasuk pembenahan informasi pasar kerja,” sambungnya.
Untuk melakukan itu semua, maka harus ada kerja sama antar berbagai pihak. Menurut pandangan Mahatmi, industri harus menjadi pihak terdepan dalam pengembangan keahlian tenaga kerja. Intinya adalah bagaimana membuat tiap angkatan kerja dapat menyesuaikan keahliannya dengan industri. Sehingga, tidak tertinggal dalam perubahan lapangan kerja.
Poin ketiga, dilandasi pada proses reformasi ketenegakerjaan untuk menciptakan ketenagakerjaan yang kondusif dengan membenah regulasi dan reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, serta perbaikan sistem pendidikan.
“Kita tidak bisa berbicara mengenai angkatan kerja yang lain, jika angkatan kerja kita tidak sehat dan tidak memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang mumpuni. Hal ini didapat dari dunia pendidikan dari sekolah. Untuk mengatasi pengangguran usia muda, strategi di atas bisa didekati dengan dua jalur, kita bekali kaum muda dengan keterampilan bekerja dan keterampilan untuk berwirausaha,” beber Mahatmi.
Kemitraan yang inklusif untuk meningkatkan ekonomi kaum muda harus didukung oleh lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh IBL bekerjasama dengan Puskamuda Universitas Indonesia ini menghasilkan empat rekomendasi agar hal tersebut bisa tercapai yaitu dari sisi kebijakan dan regulasi.
