Destry di KSSK Paparkan Bauran Kebijakan BI Jaga Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan pihaknya di BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global.

Destry mengatakan, penguatan ketahanan eksternal penting untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik. Terlebih, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

"Ketahanan eksternal Indonesia perlu terus diperkuat guna memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global," ujar Destry dalam konferensi pers KSSK di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Destry memaparkan, rupiah pada akhir September 2026 sempat menguat ke level Rp 17.830 per dolar AS. Namun, pada Oktober hingga awal November kembali mengalami pelemahan. Pada 2 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp 18.145 per dolar AS.

Baca Juga: Bos BI Ungkap Strategi Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI akan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing (valas), baik melalui transaksi non deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non deliverable forward (DNDF) di pasar domestik.

Selain itu, BI memperluas pemberian insentif pengurangan premi lindung nilai atau hedging untuk meningkatkan aliran masuk modal asing. Insentif tersebut diberikan melalui transaksi DNDF dan swap beli lindung nilai dengan berbagai pilihan tenor.

"BI juga memperkuat efektivitas stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar," katanya.

Di tengah tekanan tersebut, Destry menyebut ketahanan eksternal Indonesia masih ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang mencatatkan surplus US$ 10,61 miliar sepanjang Januari-September 2026. Khusus September 2026, surplus perdagangan tercatat sebesar US$ 3,36 miliar.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada kuartal III-2026 mencatatkan arus keluar bersih atau net outflows sebesar US$ 0,08 miliar, terutama akibat keluarnya dana asing dari pasar saham.

Namun, memasuki kuartal IV-2026 hingga 23 Oktober 2026, aliran modal asing mulai membaik dengan mencatatkan net inflows sebesar US$ 0,04 miliar yang terutama ditopang investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Dengan perkembangan tersebut, aliran investasi portofolio asing sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026 tercatat net inflows sebesar US$ 13,23 miliar," jelas Destry.

Di sisi lain, BI juga memperkuat likuiditas rupiah melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) perbankan. Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan secara bertahap dari 9% menjadi 7%. Sementara itu, GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%.

Penurunan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni mulai 1 November dan 1 Desember 2026.

Baca Juga: BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk US$ 12 Miliar Berkat Insentif Lindung Nilai

Tak hanya menjaga stabilitas, BI juga mengarahkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi 5%.

Insentif tersebut terdiri dari insentif penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja paling tinggi 3%, serta insentif pendalaman pasar uang paling tinggi 2%.

Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang telah diterima perbankan mencapai Rp 458,5 triliun.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas dengan tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Asta Cita pemerintah," ungkapnya.

Destry menambahkan, kebijakan moneter BI akan lebih difokuskan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.

Dalam kebijakan sistem pembayaran, BI juga memperluas akseptasi pembayaran digital, termasuk memperluas kebijakan merchant discount rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp 100.000.

BI turut memperluas kerja sama QRIS antarnegara serta memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dengan tujuh negara mitra, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Hingga September 2026, transaksi LCT telah mencapai US$ 52,6 miliar. Nilai tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total transaksi sepanjang 2025 yang sebesar US$ 25,7 miliar.

Baca Juga: Rupiah Makin Terperosok Tembus Rp 18.117, BI Terus Pantau Pergerakannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News