Stabilisasi Harga: Ini Dampak Beras SPHP Rp11.000/kg Bagi Konsumen

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Usai mendeklarasikan keberhasilan swasembada beras pada 2025, pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini akan diwujudkan melalui penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang dijalankan Perum Bulog berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Melansir Infopublik.id, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa gagasan beras SPHP satu harga telah disetujui pemerintah secara prinsip. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, terutama saat terjadi gejolak harga di pasar.

“Untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, yang digunakan adalah beras SPHP, bukan beras premium. Harga yang kami rencanakan keluar dari gudang Bulog adalah Rp11.000 per kilogram,” ujar Rizal saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Rizal menjelaskan, harga Rp11.000 per kilogram tersebut akan diberlakukan secara nasional, baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa hingga Papua. Adapun harga di tingkat konsumen tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga pengecer masih memperoleh margin sekitar Rp1.500 per kilogram.

“Pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, dan Bapak Menteri Pertanian juga setuju dengan konsep beras SPHP satu harga ini. Tentu akan kami matangkan kembali melalui rapat lanjutan,” tambahnya.

Sebelumnya, Bapanas memperkirakan program SPHP beras tahun 2026 mulai berjalan pada Februari 2026. Saat ini, Bapanas tengah memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target penyaluran SPHP beras pada 2026 disepakati sebesar 1,5 juta ton, sama seperti alokasi pada 2025, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kemenko Pangan pada 29 Desember 2025.

Selain itu, Bapanas juga tengah melakukan pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran SPHP beras 2026 untuk meningkatkan keterjangkauan dan keberterimaan masyarakat. Salah satu perubahan yang disiapkan adalah penambahan batas maksimal pembelian beras SPHP dari sebelumnya 10 kilogram menjadi 25 kilogram per konsumen.

Meski program SPHP 2026 baru akan dimulai, masyarakat masih dapat menikmati beras SPHP selama Januari 2026. Pemerintah memastikan program SPHP 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan.

Perpanjangan tersebut mendorong realisasi penjualan SPHP 2025 meningkat sekitar 10 ribu ton sejak kembali digencarkan pada 5 Januari 2026. Hingga 12 Januari 2026, total realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 813 ribu ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya terhadap kebijakan beras SPHP satu harga. Menurutnya, negara harus hadir menjamin keadilan harga pangan bagi seluruh masyarakat.

“Kita ingin harga beras itu satu harga seperti bensin, baik di Jawa maupun luar Jawa. Biaya transportasi nanti akan ditanggung pemerintah agar masyarakat Indonesia Timur tidak membayar lebih mahal,” ujar Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia menargetkan serapan gabah dan beras pada 2026 mencapai 4 juta ton.

“Kalau ini tercapai, stok beras nasional akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dengan stok yang melimpah, tidak ada alasan harga beras naik,” tegas Amran.

Tonton: Terus Bertambah, 2.277 WNI di Kamboja Minta Dipulangkan ke Indonesia

Pada 2026, pemerintah merencanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1,5 juta ton untuk program SPHP, 720 ribu ton untuk bantuan pangan, 70 ribu ton untuk bantuan bencana, serta 600 ribu ton untuk penjualan ke pasar umum.