Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Keuangan untuk segera melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Kemenkeu akan membayarkan tagihan tersebut setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia berharap proses audit tersebut dapat segera diselesaikan.
“Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Adapun pembayaran tagihan tersebut ingin dipercepat karena Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Beras Rp 450 Per Kilogram
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, selain pelunasan tagihan ke Bulog, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Negara Senin (6/11), Presiden Jokowi juga menyetujui bantuan pangan beras akan diperpanjang hingga Juni 2024.
Besaran bantuan masih akan sama yakni 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Airlangga mengatakan, KPM bantuan pangan tahun depan sebanyak 22.004.077 penerima manfaat.
"Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tahap dua yakni September hingga November kini terealisasi sebesar September 94,95% untuk bulan September, Oktober 94,89%, dan periode November 18,45%.
Baca Juga: Bulog Pastikan CBP Aman Hingga Tahun Depan
Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga memberikan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS). Dimana untuk bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam juga dilanjutkan pada tahun depan untuk 1,4 juta penerima manfaat di 7 provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
