Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pangan serta beberapa subsidi pada semester II-2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk alokasi belanja bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober dan Desember.
Kemudian, ada juga tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 24 triliun dan belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 824,3 Triliun Hingga Mei 2024
"Dan juga laporan mengenai beberapa tambahan belanja yang Badan Anggaran (Banggar) melalui panja juga memberikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan dari bansos untuk beras, ayam dan telor untuk tiga bulan tambahan di semester II, tambahan untuk belanja pupuk dan juga realisasi pinjaman luar negeri maka kami telah menyampaikan bahwa dikeseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, Selasa (9/7).
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tambahan subsidi pupuk tersebut diharapkan mampu menjaga kenaikan harga biaya produksi petani agar tidak terlalu tinggi sehingga pada akhirnya harga pangan dapat terjaga.
Di sisi lain, tambahan subsidi PPN DTP sebesar Rp 500 miliar juga diharapkan mampu menjaga aktivitas investasi di sektor perumahan, yang memiliki rantai nilai ke berbagai sektor sehingga memiliki efek multiplier yang relatif tinggi terhadap perekonomian.
"Kami melihat subsidi yang telah diberikan saat ini, dari subsidi energi hingga pangan, paling tidak dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga energi dan pangan dunia," kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).
Josua bilang, dengan terjaganya daya beli masyarakat, maka aktivitas konsumsi yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga dapat terjaga.
Asal tahu saja, pemerintah telah mengucurkan realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024. Realisasi ini turun 3,8% jika dibandingkan realisasi Semester I-2023 sebesar Rp 161,9 triliun.
Realisasi ini terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 Kg, listrik bersubsidi, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa subsidi yang dikucurkan kepada masyarakat selama ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dari sisi daya beli masyarakat.
"Karena kan kita melihat subsidi itu pertama subsidi energi dinikmati bahkan bisa dibilang seluruh masyarakat. Bahkan subsidi BBM bentuknya terbuka jadi dinikmati oleh semua masyarakat, pelaku ekonomi juga memanfaatkan itu jadi berdampak terhadap daya beli jadi sudah jelas dampaknya positif," kata Febrio.
Baca Juga: Menkeu Perkirakan Defisit APBN 2024 akan Melebar Jadi 2,70% dari PDB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
