kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp 3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon


Selasa, 22 Februari 2022 / 15:51 WIB
Sri Mulyani: Indonesia Butuh Dana Rp 3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra./hp.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon atau CO2 sebesar Rp 3.461 triliun sampai 2030. Agar dapat terealisasi, menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi amunisi paling utama.

Menurutnya, perhitungan tersebut berdasarkan data terbaru dari target Nationally Determined Contributions (NDC) hingga 2030, bahwa kebutuhan biaya Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon adalah sebesar Rp3.779 triliun atau Rp 343,6 triliun per tahunnya pada 2020 sampai 2030.

 “Angka Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030 merupakan sebuah angka yang sangat signifikan. Salah satu tools yang penting bagi kita untuk mencapai tekad tersebut adalah APBN yaitu keuangan negara,” tutur Sri Mulyani dalam webinar Green Economy Outlook 2022, pada Selasa (22/2).

Baca Juga: Climate Change Framework, Cara APBN Atasi Perubahan Iklim

Indonesia sendiri bertekad untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju carbon neutral pada 2060. Sebelumnya, Indonesia secara spesifik menargetkan menurunkan CO2 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan upaya dan dukungan internasional.

Dengan komitmen tersebut, pemerintah akan terus berupaya mendesain kebijakan dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan efek samping terhadap emisi CO2.

Lebih lanjut, nantinya APBN akan menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting di dalam menentukan dan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah bisa optimis menaikkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi, dan disaat yang sama bisa juga menurunkan CO2.

Untuk itu, transformasi inilah yang akan pemerintah desain, juga selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah yang sudah ditetapkan hingga 2024. “Kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta bagaimana mendesain pembangunan yang rendah karbon,” imbuh Sir Mulyani. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×