Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kepergian Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjadi Managing Director Bank Dunia memang disetujui Presiden SBY. Tapi, izin dari Presiden itu saja tidak cukup, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Topane Gayus Lumbuun menyatakan bahwa kepergian Menkeu juga harus mendapat izin dari lembaga penegak hukum, terutama KPK.
Izin ini diperlukan karena Menkeu masih terkait dengan kasus Bank Century. "Pemeriksaan kasus Bank Century baru saja dimulai. Menkeu juga baru dua kali dimintai keterangan," ujar Gayus di gedung DPR, Kamis (06/5).
Tapi, hal ini semuanya diserahkan pada penegak hukum untuk melakukan tindaklanjuti keputusan Presiden dan Menkeu ini. "Itu sudah ranah penegak hukum," ujarnya.
Menkeu akan mundur pada tanggal 1 Juni nanti untuk menjadi Managing Director Bank Dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
