Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
"Oleh karena itu, NU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)," kata Said.
Baca Juga: Dinilai tidak tegas soal Natuna, Luhut: Saya bukan orang bego
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga Indonesia, pihak NU berharap Pemerintah RI dapat bersikap tegas dan tidak menegosiasikan kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.
Menurut NU, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, baik di darat, laut, maupun udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun.
Untuk jangka panjang, NU meminta pemerintah RI untuk mengutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi serta geopolitik. Pasalnya, kedudukan laut dinilai sangat strategis apabila digunakan sebagai basis pertahanan Indonesia.
Di sisi lain, PBNU juga mendesak pemerintah China untuk berhenti melakukan tindakan provokatif terhadap kedaulatan wilayah perairan RI.
Apalagi kedaulatan tersebut telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau ‘United Nations Convention on the Law of the Sea’ (UNCLOS) sejak tahun 1982.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
