Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Tendi Mahadi
Ia mengungkapkan, bahwa Kemenkominfo sudah menangani 43 kasus terkait PDP yang ditangani, termasuk yang terakhir mengenai e-Hac, dan juga ada kasus BPJS yang sedang ditangani dan sedang berjalan.
“Sebenarnya UU sudah ada, payung hukum utamanya di UU ITE, kita jabarkan di PP 71, sekarang kita lagi merevisi Permen terkait dengan PDP sambil kita proses pembicaraan kita dengan DPR, jadi itu yang posisinya dari pemerintah saat ini, kita tetap berjalan,” ungkap Samuel.
Sebelumnya, hal ini menjadi perdebatan dari pemerintah dan Komisi I DPR. Di mana Komisi I DPR mengusulkan agar dibentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi.
Sementara pemerintah melalui Kemenkominfo mengusulkan lembaga pengawas ada di bawah kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
