Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Perlindungan Data Pribadi (PDP) independen dinilai akan lebih efektif apabila RUU PDP diimplementasikan, terutama karena legislasi ini akan berlaku mengikat, tidak hanya bagi sektor privat tetapi juga untuk sektor publik.
Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudin Djafar menjelaskan hal tersebut dalam webinar “Penantian Panjang Legislasi Pelindungan Data Pribadi, Kapan RUU PDP Disahkan?”, ia menambahkan, otoritas PDP yang independen menjadi salah satu indikator kunci yang akan menentukan level kesetaraan atau adequacy dari hukum PDP Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut terkait dengan skema kesetaraan yang diatur oleh EU GDPR (keputusan kesetaraan dikeluarkan oleh Komisi Eropa), yang akan berpengaruh terhadap kemudahan transfer data internasional.
“Kesetaraan ini akan berperan penting dalam menjamin perlindungan data bagi subjek data, di mana pun data pribadi subjek data diproses, karena berlakunya pendekatan human centric melalui kerja sama antar DPA,” katanya.
Baca Juga: Humpuss Intermoda (HITS) Gandeng Jatis Mobile Laksanakan Transformasi Digital
Selain itu, menurutnya keputusan kesetaraan tersebut akan berpengaruh besar dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selain akan membuka pasar yang lebih luas bagi industri Indonesia, juga akan membuka ruang yang besar bagi bisnis data storage.
“Termasuk memastikan proteksi terhadap pribadi warga negara Indonesia di mana pun data itu diproses, selain juga keuntungan setara ekonomi terutama dalam konteks ekonomi digital,” katanya dalam acara tersebut, Rabu (22/12).
Selain itu, ELSAM juga melihat, keberadaan otoritas ini juga akan memacu pendapatan negara bukan pajak, yang berasal dari pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam perlindungan data, serta penerapan denda ketika terjadi pelanggaran hukum perlindungan data pribadi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo) Samuel Pangerapan secara implisit mengungkapkan, bahwa pihak Kemenkominfo akan meniru dari beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura yang lembaganya setara dengan direktorat jenderal.
Baca Juga: Ada BI Fast, BTN Optimistis Pendapatan Berbasis Komisi Bisa Tumbuh 25%
“Terkait dengan kelembagaan kami terbuka, yang pasti kami meniru beberapa negara, kita lihat, contohnya ketika ada kebocoran data di Malaysia kami berkoordinasi dengan Dirjen di sana, di Malaysia, levelnya Dirjen kita berkoordinasi. Di Singapura juga kita lakukan, jadi itu kelembagaan yang akan kita bentuk,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
Samuel juga menambahkan, bahwa keputusan ini akan menjadi tanggung jawab dari eksekutif ataupun legislatif. “Kita negara berdaulat, kita sistem presidensial, ini terserah pemerintah, apakah ini tanggung jawab eksekutif maupun legislatif. Kalau memang ranah eksekutif, biarkan eksekutif yang menentukan sistemnya bagaimana,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, bahwa Kemenkominfo sudah menangani 43 kasus terkait PDP yang ditangani, termasuk yang terakhir mengenai e-Hac, dan juga ada kasus BPJS yang sedang ditangani dan sedang berjalan.
“Sebenarnya UU sudah ada, payung hukum utamanya di UU ITE, kita jabarkan di PP 71, sekarang kita lagi merevisi Permen terkait dengan PDP sambil kita proses pembicaraan kita dengan DPR, jadi itu yang posisinya dari pemerintah saat ini, kita tetap berjalan,” ungkap Samuel.
Sebelumnya, hal ini menjadi perdebatan dari pemerintah dan Komisi I DPR. Di mana Komisi I DPR mengusulkan agar dibentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi.
Sementara pemerintah melalui Kemenkominfo mengusulkan lembaga pengawas ada di bawah kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
