Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Dalam aturan tersebut, diberlakukan kewajiban know your customer (KYC) bagi operator, peredaran kartu perdana dalam kondisi tidak aktif, validasi biometrik wajah saat registrasi, pembatasan kepemilikan maksimal tiga nomor per operator, serta kewajiban perlindungan data pelanggan melalui standar keamanan informasi.
“Kebocoran NIK yang terjadi lima sampai sepuluh tahun lalu masih bisa disalahgunakan sampai hari ini. Karena itu, kami perlu memastikan NIK dan wajah pendaftar benar-benar cocok,” tegas Meutya.
Penerapan registrasi biometrik diwajibkan bagi kartu SIM baru sebagai tahap awal, dengan opsi registrasi ulang bagi pelanggan lama. Pemerintah juga menetapkan masa transisi hingga Juni 2026, terutama untuk wilayah sulit dijangkau.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan seluruh operator seluler telah siap dan melalui tahap uji coba. Ia menegaskan data biometrik pelanggan tidak disimpan oleh operator, melainkan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Tonton: Purbaya Perkirakan Anggaran Program Gentengnisasi Tak Sampai Rp 1 Triliun
Ke depan, masyarakat diberikan hak penuh untuk mengecek dan mengendalikan nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya melalui sistem operator dan portal aduan nasional yang terintegrasi mulai Juli 2026.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini memastikan proses registrasi biometrik disiapkan melalui berbagai kanal, mulai dari layanan digital, gerai operator, hingga mesin mandiri, agar mudah diakses oleh masyarakat.
Selanjutnya: Saham TINS Terdepak dari IDX BUMN 20 Mulai 4 Februari, Ini Penggantinya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













