Ekonom Ingatkan Risiko Tekanan Fiskal dan Likuiditas di Awal 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi tekanan fiskal dan likuiditas sistem keuangan pada awal 2026, seiring ketidakselarasan waktu antara penerimaan dan pengeluaran negara.

Menurut Josua, pada awal tahun penerimaan negara umumnya masih berjalan lambat, sementara sejumlah belanja bersifat wajib dan tidak dapat ditunda, seperti pembayaran gaji aparatur, subsidi, bantuan sosial, transfer ke daerah, serta pembayaran bunga utang. 

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan celah pembiayaan yang lebih besar ketika penerimaan belum cukup kuat.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan 8 Seri SBN Ritel, Target Pendanaan Hingga Rp 170 Triliun

"Ketika penerimaan belum kuat, celah ini membuat kebutuhan pembiayaan dan penarikan saldo kas menjadi lebih besar sehingga pemerintah berpotensi lebih sering masuk ke pasar surat utang atau menaik simpanannya," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, jika langkah tersebut dilakukan saat sentimen pasar sedang rapuh, imbal hasil surat utang negara (SUN) dapat mengalami kenaikan. 

Dampaknya, biaya bunga pemerintah membesar dan ruang fiskal untuk belanja produktif berpotensi menyempit.

Risiko tersebut dinilai perlu dicermati mengingat pada 2025 pendapatan negara belum mencapai target dan penerimaan pajak masih tertahan. 

Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Penerbitan SPN Sesuai Pagu APBN 2026

Dengan kondisi itu, titik awal 2026 berisiko masih membawa tekanan dari sisi penerimaan negara.

Lebih lanjut, Josua menilai dampak ketidakselarasan fiskal tidak hanya dirasakan oleh APBN, tetapi juga merembet ke likuiditas sistem keuangan. 

Pergerakan kas pemerintah yang berpindah antara rekening pemerintah, perbankan, dan Bank Indonesia dapat menyebabkan likuiditas perbankan berubah dengan cepat, memengaruhi suku bunga pasar uang dan pada akhirnya menahan penyaluran kredit.

Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa perubahan posisi tagihan bersih kepada pemerintah pusat menjadi salah satu faktor kuat yang memengaruhi likuiditas atau uang beredar di perekonomian.

Karena itu, Josua menekankan pentingnya memantau sejumlah indikator kunci di awal tahun, antara lain pola penarikan dan penempatan kas pemerintah, hasil lelang surat utang negara beserta arah imbal hasilnya, serta kondisi likuiditas perbankan.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Akan Perbanyak Terbitkan Surat Utang Tenor Pendek di 2026

Pengalaman pada 2025, lanjutnya, menunjukkan bahwa pengelolaan kas melalui penempatan dana pemerintah pernah digunakan sebagai instrumen untuk menstabilkan likuiditas dan biaya dana. 

Oleh sebab itu, ritme pengelolaan kas dan koordinasi kebijakan menjadi kunci agar belanja prioritas tetap berjalan tanpa memicu gejolak di pasar keuangan.

Selanjutnya: Tekanan Jual Masih Membayangi, Begini Prospek Saham Big Bank Menurut Analis

Menarik Dibaca: Waspada Kolesterol Tinggi Mengintai, 5 Jus Ini Bisa jadi Solusi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News