Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritisi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah dalam rentang 5,2% hingga 5,8%.
Target tersebut dinilai tidak sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang hingga 8%.
Anggota Fraksi PKB, Rifqy Abdul Halim, menyatakan bahwa pihaknya justru lebih optimistis terhadap potensi pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut.
“Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 lebih optimis sebesar 5,6% sampai 6% atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah,” ujar Rifqy dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/5).
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Meleset, Menko Airlangga Ungkap Alasannya
Rifqy menegaskan, target pertumbuhan 6% sangat memungkinkan bila pemerintah mampu memperkuat ketahanan ekonomi domestik, termasuk mendorong konsumsi rumah tangga, memperbesar arus investasi padat modal dan padat karya, meningkatkan ekspor, serta mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
“Demikian juga dengan langkah strategis untuk memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital serta ekonomi berjalan sesuai target dan rentang waktu yang ditetapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem memiliki pandangan berbeda. Anggotanya, Charles Meikyansyah, menyebut bahwa target pertumbuhan 5,2%–5,8% yang diajukan pemerintah merupakan angka yang realistis dan optimistis, namun membutuhkan strategi yang terarah dan kebijakan yang konsisten.
“Capaian tersebut membutuhkan stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja,” kata Charles.
Baca Juga: Fitch Ratings Proyeksi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5% di 2026, Melambat di 2026
Charles juga menyoroti kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB yang tumbuh 4,98% secara tahunan pada 2024, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.
Menurutnya, ini menandakan tekanan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, akibat peningkatan pekerjaan informal dan penurunan produktivitas sektoral.
Dalam konteks program makan bergizi gratis, NasDem berharap kebijakan ini bisa menciptakan efek pengganda (multiplier effect) seperti pembukaan lapangan kerja baru dan penguatan pasar lokal.
Baca Juga: Ada Perang Dagang, Pemerintah Waspadai Target Pertumbuhan Ekonomi di APBN 2025
“Kami mendorong agar kebijakan ini melibatkan pelaku usaha lokal, koperasi, UMKM, serta pemerintah daerah. Distribusinya juga harus berbasis sistem digital yang transparan dan akuntabel, dengan prioritas kepada daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi,” ujar Charles.
Selanjutnya: Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Pernah Capai 20%, PDI Perjuangan Minta Ini
Menarik Dibaca: Ini 9 Alasan Warna Swiss Coffee jadi Favorit Desainer Interior pada 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
