kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Siapa lebih pantas jadi Menkumham Yasonna atau Mahfud MD? Ini kata pengamat


Selasa, 22 Oktober 2019 / 19:45 WIB
Siapa lebih pantas jadi Menkumham Yasonna atau Mahfud MD? Ini kata pengamat
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) Mahfud MD (tengah) dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti (kanan) menghadiri pembukaan


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, konsistensi penegakan hukum menjadi prioritas di periode kedua kepemimpinan Jokowi.

"Konsistensi penegakan hukum tersebut harus ditetapkan bagi siapapun, termasuk bagi kelompok-kelompok yang intoleran dan diskriminatif terhadap minoritas, serta menyelesaikan kasus-kasus HAM baik masa lalu maupun sekarang," tutur Syamsuddin kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Baca Juga: Yasonna Laoly diminta jadi menteri di bidang hukum lagi

Tak hanya itu, dia pun mengatakan Jokowi harus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penerbitan Perppu KPK menjadi PR mendesak yang harus segera dilakukan presiden.

Bila Perppu tak segera diterbitkan, dia mengatakan, pemerintah harus siap menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang masih terus memprotes adanya UU KPK.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan, sosok yang tepat untuk memimpin bidang hukum dan HAM tersebut adalah sosok yang profesional dan tidak terlibat dalam kepentingan apapun.

Sejauh ini, terdapat dua sosok, yakni Yasonna Laoly dan Mahfud MD, yang sudah menemui presiden dan mengaku membahas tentang hukum. Syamsuddin menilai, bila dibandingkan dengan Yasonna, Mahfud menjadi pilihan yang tepat untuk bergerak di bidang hukum dan HAM karena berasal dari kalangan profesional.

Baca Juga: Ini alasan Mahfud MD usulkan pemilihan sistem proporsional tertutup untuk DPR

"[Kalau Yasonna] ya tidak maju-maju. Karena sama saja dengan lima tahun uang lalu. [Kalau Mahfud] profesional, dia tidak punya beban. Kalau dari partai politik itu kan dia punya kepentingan. Kalau berkaitan dengan kelompok sendiri bisa tidak dilakukan atau tidak serius melakukannya," terangnya.

Meski begitu, bila keduanya akhirnya menjadi menteri, Syamsuddin berpendapat keduanya tidak akan berada di kementerian yang sama. "Hanya pak Jokowi ingin menekankan tentang hukum dan HAM itu penting," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×