Reporter: Venny Suryanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga 2 September 2020, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 271,94 triliun. Angka itu baru sekitar 39,11% dari pagu yang sebesar Rp 695,2 triliun. Meski sudah tersalur, namun masih ada pembiayaan PEN yang belum tersalur yakni ke sektor korporasi.
Staf Ahli Bidang Keuangan Negara Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan, pemerintah telah berupaya penuh dalam penyaluran PEN. Sehingga, penyerapan maupun realisasinya juga telah melonjak signifikan.
“Penyerapannya sudah semakin melonjak signifikan sehingga semoga bisa dapat tersalurkan semua dan sesuai target,” jelas Kunta saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (10/9).
Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan terkait realisasi untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun akan segera dilaksanakan pada September 2020.
Baca Juga: Penyerapan anggaran PEN dinilai lambat, Chatib Basri: Pemerintah masih susah belanja
Sebab, untuk talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun sudah tertuang dalam beleid PMK 118/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Seharusnya September ini sudah bisa dilakukan realisasinya, karena untuk pinjaman pemerintah untuk korporasi sudah ada dalam PMK 118, serta untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) juga sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP),” kata Yustinus.
Sehingga, untuk talangan investasi dari pemerintah ini dapat digunakan dan terbagi menjadi Garuda Rp 29,65 triliun, Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Perumnas Rp 0,65 triliun, dan PPA Rp 10 triliun.
Sayangnya, Yustinus juga enggan berkomentar terkait kendala atau hambatan realisasi dan penyaluran anggaran PEN yang minim.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima Kontan.co.id tersebut, secara rinci realisasi anggaran program PEN yakni pertama anggaran kesehatan sebesar Rp 15,14 triliun sama dengan 17,2% dari pagu Rp 87,55 triliun.
Kedua, realisasi perlindungan sosial Rp 114,01 triliun, setara 55,9% dari total anggaran Rp 203,9 triliun.
Ketiga, sektoral, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 17,86 triliun, sama dengan 16,8% dari pagu Rp 106,11 triliun.
Keempat, realisasi insentif usaha Rp 18,85 triliun, sekitar 15,6% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.
Kelima, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 52,09 triliun, setara 42,19% dari total anggaran Rp 123,46 triliun.
Keenam, pembiayaan korporasi yang belum sama sekali terealisasi dari anggaran sebesar Rp 53,57 triliun.
Baca Juga: Gandeng Tekfin, Bank Menyiasati Risiko Kredit dan Memacu Penyaluran PEN
Ekonom INDEF, Riza Annisa menilai, penyaluran PEN yang masih minim tersebut terkendala pada data base dan prosedur administrasi.
“sehingga realisasi menjadi terhambat penyerapannya,” kata Riza.
Sehingga, menurunnya perlu ada perbaikan pada prosedur administrasi yang dibuat lebih mudah dan cepat dalam situasi pandemi ini.
Setelah perbaikan tersebut dilakukan maka selanjutnya adalah perbaikan data base agar tepat sasaran.
“Kalau data base sudah diperbaiki maka tentu akan meminimalisir tumpang tindih data (double counting),” tutupnya.
Selanjutnya: Ingin selamatkan ekonomi dari Covid-19? Pemerintah perlu fokus kendalikan pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
