kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Siap-siap, Ahok akan lakukan serangan balik


Kamis, 25 September 2014 / 14:56 WIB
Siap-siap, Ahok akan lakukan serangan balik
IHSG Bergerak Sideways, Cek Pemicunya


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya sudah kesal dan "gerah" dengan berbagai gugatan hukum yang dilayangkan pada Pemprov DKI. Dia menegaskan bakal melakukan "serangan balik" kepada pihak-pihak yang selalu menuntut DKI melalui jalur hukum, karena penertiban pemukiman warga. Padahal, lahan itu merupakan lahan milik Pemprov DKI. 
 
"Seperti main bola saja, bertahan, pasti kalah lah. Kalau menang, ya memang harus menyerang," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (25/9). 
 
Adapun serangan balik yang bakal dilakukan pria bernama Ahok bersama Pemprov DKI, yakni dengan menyiapkan pengacara terbaik. Apabila ada kasus warga menduduki tanah pemerintah atau menguasai asset lain milik DKI, ia mengimbau anak buahnya di DKI untuk tidak tinggal diam. 

Selama ini, lanjut dia, Pemprov DKI selalu diam jika ada asset DKI yang digunakan tanpa izin oleh oknum tertentu. Dengan kata lain, menurut dia, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI serta Biro Hukum selama ini lemah mengontrol asset DKI. 

Selain itu, tak jarang pula, DKI kalah di pengadilan saat memperjuangkan assetnya sendiri. Seharusnya, lanjut dia, apabila ada lahan pemerintah yang diduduki oknum tertentu, Pemprov DKI langsung mengajukan gugatan. 

"Kalau dulu, DKI yang hobinya digugat orang, sekarang sebaliknya. Tanah DKI kalau diduduki orang, kita gugat ke pengadilan," tegas Basuki. 
 
Saat ini, pihaknya sedang mencari celah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk bekerjasama dengan pengacara. Karena, Biro Hukum DKI tidak dapat bekerja secara optimal mengurus seluruh permasalahan sengketa aset DKI Jakarta. 

"Kita butuh pengacara, tidak mungkin diurus sama Biro Hukum semua," ujar Basuki. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×