Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan, lembaganya memegang peranan penting terhadap kelanjutan karier politik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. Menurut dia, DPRD DKI bisa saja sewaktu-waktu memberhentikan Ahok dari jabatannya.
"DPRD bisa pecat (Ahok). Kalau tidak merakyat, bagaimana? Katanya bilang bekerja untuk rakyat, tetapi enggak merakyat. Jadi gini, untuk jadi gubernur saja, dia jangan mimpi. Kalau dia mau jadi gubernur, itu kan lewat usulan DPRD. Bagaimana mungkin dia sudah jelek-jelekin DPRD, tetapi butuh DPRD. Jadi kan dia banyak gengsi," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/9).
Menurut Lulung, beberapa hak yang dimiliki DPRD untuk menghentikan karier seorang kepala daerah adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak itu, kata dia, dapat dilakukan apabila kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah dianggap tak berpihak pada rakyat.
Lulung menilai, saat ini, banyak kebijakan Pemprov DKI yang tak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, wajar apabila DPRD DKI akan mengajukan salah satu dari hak tersebut.
"Kinerja Ahok cuma naikin pajak, cuma bikin susah rakyat. Sekarang begini, APBD hari ini Rp 72 triliun, berapa yang sudah terserap? Sekarang sudah bulan berapa nih? Berapa lagi nih silpa-nya? Belum lagi kasus Taman BMW, bus terbakar, banyak kan," ujar politisi PPP itu.
Meski demikian, Lulung mengatakan, Ahok bisa saja tak jadi diberhentikan oleh DPRD DKI, asalkan Ahok menjelaskan alasan Pemprov DKI menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Saya sudah bilang agar Ahok cepat-cepat klarifikasi, tetapi emang dasar dia bandel. Disuruh minta maaf aja susah, malah kita ditantangin terus," keluh pria asal Tanah Abang itu. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
