Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan lebih dari enam bulan. Di masa dikepemimpinannya, Prabowo menjanjikan perekonomian akan melesat hingga 8%.
Namun, upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8% masih berat. Malah, di tiga bulan pertama tahun ini alias kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia lesu di bawah 5%.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year/YoY), melambat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 lebih rendah dari dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 5,11%.
Menurutnya, pertumbuhan ini juga merupakan yang terendah sejak kuartal III-2021 yang kala itu masih berada di masa pandemi yakni sebesar 3,53%.
“Situasi ekonomi saat ini bukan sedang tertekan akibat pandemi, namun laju pertumbuhan hampir sama dengan masa pandemi,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (8/5).
Baca Juga: Setengah Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Perekonomian Indonesia?
Nailul menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat signifikan dikarenakan permasalahan daya beli masyarakat yang menunjukkan pelemahan. Selain itu, indeks keyakinan konsumen melemah dari Januari-Maret 2025.
Dia berpandangan, perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 4,91% di kuartal i-2024 menjadi 4,89% di kuartal I-2025 merupakan sebuah peringatan dini. Padahal di kuartal I-2025 ada momen ramadhan dan lebaran.
“Momen musiman Ramadhan-Lebaran ternyata tidak mampu mendongkrak perekonomian. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,22 persen bertepatan dengan mudik lebaran,” jelasnya.
Nailul menuturkan, program andalan Prabowo yang telah dijalankan selama ini belum menghasilkan dampak ekonomi Indonesia. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5% dinilai tidak cukup kuat ketika PHK terus terjadi.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah melakukan langkah efisiensi untuk pembiayaan program MBG, Danantara, dan rumah rakyat. Meskipun dampak dari Danantara dan rumah rakyat belum terlihat, namun dampak dari makan bergizi gratis (MBG) sangat minim.
“Maka sudah jelas BGN sebagai pengampu program MBG patut dievaluasi. Bahkan program MBG dilaksanakan tanpa perencanaan yang jelas,” imbuhnya.
Baca Juga: 6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Stabilitas Pangan Diklaim Terkendali
Selanjutnya: Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak Anak
Menarik Dibaca: Robert Kiyosaki Mengungkapkan, Investasi Ini Lebih Baik Ketimbang Emas dan Perak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
