Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Setahun sudah Joko Widodo memimpin Jakarta dan menjalankan beberapa programnya yang pelan namun pasti sudah terlihat hasilnya. Namun, hasil kerja Gubernur DKI itu dinilai tidak spektakuler.
"Sebenarnya pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler dari Jokowi," kata akademisi Universitas Indonesia Iberamsjah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Saat ini, kata dia, publik melihat Jokowi bukan dari kinerjanya tapi dari penokohan dan karakternya. Terkait unggulnya Jokowi di berbagai survei capres, menurut dia, hal itu diukur dari parameter politik, bukanlah parameter kinerja apa saja yang telah dikerjakannya. Oleh sebab, nama Jokowi menjadi yang paling populer saat ini.
Meski begitu, dia mendukung PDI Perjuangan memajukan Jokowi sebagai calon presidennya. Momen 2014, kata dia, adalah momen yang tepat untuk partai Megawati Soekarnoputri itu kembali mendapatkan simpati rakyat dan tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan.
Keinginan untuk tidak lagi menjadi oposisi di tahun 2014 itu pun telah disampaikan oleh Megawati, Puan Maharani dan Maruarar Sirait. "Enggak ada masalah, untuk kepentingan nasionalnya. Namanya juga kepantasan Jokowi itu hanya dilihat dari parameter politik, kok, bukan kinerjanya," jelas Iberamsjah.
Selain itu, menurut dia, penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang dan permasalahan Waduk Pluit dapat menjadi bekal Jokowi untuk maju menjadi calon presiden. Dengan itu, masyarakat Jakarta maupun Indonesia akan memilihnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Sementara terkait kemungkinan apakah DPRD DKI akan mengganjal langkah PDI Perjuangan dan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014, menurutnya, bernegosiasi dengan lembaga DPRD DKI adalah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, dahulu Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak menyelesaikan masa jabatannya, dengan mudah ia mendapatkan izin maju Pilkada DKI dari DPRD Surakarta.
Pendekatan yang ia lakukan di Surakarta, akan kembali dilakukannya di Jakarta nantinya. "DPRD itu kalau sudah politik, semuanya bisa diatur," kata Iberamsjah. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
