Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KEK Tanjung Api-Api
KEK yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan ini memang belum berhasil membebaskan seluruh lahan. Dari target 200 hektar lahan, yang sudah berhasil dibebaskan seluas 153 hektar.
Ketika proses sertifikasi berjalan, muncul Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyatakan bahwa lahan KEK Tanjung Api-Api adalah lahan gambut, sehingga pengembangan industri tidak bisa dilakukan di sana.
Akhirnya proses sertifikasi di Kementerian ATR/BPN ditunda untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Menteri LHK.
”Kemarin sore kami mendapat surat klarifikasi dari Menteri LHK yang menyatakan bahwa lahan KEK Tanjung Api-Api itu ternyata yang masuk lahan gambut hanya 4 persen. Sisanya lahan bukan gambut yang bisa dijadikan pengembangan industri,” jelas Enoh.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah sepakat untuk menyelesaikan pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK pada April 2018.
”Tapi tadi ada beberapa yang dipersyaratkan oleh Kemendag dan BKPM, bahwa sebelum pelimpahan kewenangan harus ada Administrator KEK yang dilatih terlebih dahulu. Supaya pelayanan kepada calon investor oleh Administrator KEK nantinya berjalan optimal. Pelatihan itu akan digelar awal April,” kata Enoh.
Setelah proses sertifikasi rampung pada 29 Maret 2018, dan proses pelimpahan kewenangan dari Kemendag dan BKPM kepada Administrator KEK selesai akhir April, tahap selanjutnya adalah peresmian operasional KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Bitung dan KEK Morotai.
”Jadi, empat KEK yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini Insya Allah bisa terwujud,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
