Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dalam aksinya para pedagang kaki lima itu menyiramkan cat merah ke pagar DPR. Humas Dewan Pimpinan Nasional SRMI Dika Muhammad mengatakan, BPJS dan SJSN tidak mengatur prinsip-prinsip jaminan sosial tapi malah mengarah pada orientasi bisnis. Buktinya dalam UU SJSN, pasal 17 UU No 40 tahun 2004 menegaskan kalau setiap peserta wajib membayar iuran.
"Dalam UU itu BPJS dan SJSN, rakyat dimandirikan dan negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat. Ini bertentangan dengan UUD 1945," ujar Dika di depan DPR, Selasa (12/7). Menurutnya, jaminan sosial adalah kewajiban negara sehingga 100% harus dibiayai APBN.
Dia menuding ada lembaga keuangan multinasional yang berandil besar dalam lahirnya UU No 40 SJSN dan RUU BPJS. "DPR harus menjelaskan apa motif dari dua lembaga keuangan internasional hingga rela mengucurkan dana yang begitu besar. Tentu saja kami mencurigai bahwa motifnya adalah lahan bisnis asuransi asing," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
