Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Setelah terkatung-katung sekian lama, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengganti Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Walau pimpinan-pimpinan strategis yang akan diganti, Presiden menjamin tidak ada pengaruh politik apa pun dalam proses pemilihan pejabat yang baru
SBY menegaskan dirinya tidak mau ada manuver politik apa pun dalam oleh pihak mana pun yang bisa mencederai nilai dan etika itu. "TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung sesungguhnya tidak berada di wilayah politik," ujar SBY usai sidang kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (31/8).
Presiden mengatakan pejabat-pejabat itu akan mengakhiri tugasnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. "Saya harus mengatakan bahwa penggantian ini telah diatur dalam undang-undang dan ada kode etik atau etika yang harus dipegang teguh," katanya
Oleh karena itu hakikatnya, posisi Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung tidak berada di domain politik. Termasuk Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jadi, kata SBY, sistem yang bekerja bukan manuver ke sana kemari seolah-olah bisa membuka jalan. Selain itu, Presiden meminta tidak ada keretakan atau konflik internal lantaran pemilihan pejabat baru di TNI. Polri dan Kejaksaan Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
