Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Bambang Hendarso Danuri sedang digodok. Meski calon Kapolri masih di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyiapkan materi penilaian calon Kapolri nanti.
Penilaian itu meliputi kapabilitas, integritas, hingga kepangkatan dan jenjang karier. Guna memuluskan penilaian itu, Kompolnas akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komnas HAM.
Koordinasi dengan KPK untuk mengetahui apakah calon Kapolri memiliki catatan pidana. "Kita minta klarifikasi dari KPK apakah ada dalam catatan kriminal KPK atau pengadilan," ujar ketua Kompolnas Djoko Suyanto di Istana Negara, Kamis (26/8).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini menambahkan, koordinasi dengan Komnas HAM untuk mengetahui apakah memiliki rekam jejak melanggar HAM. Kemudian dengan PPATK untuk mengetahui apakah calon Kapolri memiliki rekening mencurigakan atau tidak.
Yang jelas, Djoko enggan mengungkap siapa saja calon Kapolri yang sudah ada di kantong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya tidak tahu di kantong beliau, enggak lihat," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
