Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, dirinya adalah salah satu korban pemberitaan pers yang terkesan kritis terhadap pemerintahannya.
Pasalnya, saat ini pers sudah sangat bebas dibandingkan zaman Orde Baru. Ia menilai, pers memiliki kekuasaan sangat besar dan bila salah dalam menggunakannya, maka dampaknya juga cukup besar.
Selama masa kekuasaannya, SBY merasakan bahwa ia kerap mendapatkan kritikan pedas dari pers, baik karena kebijakan, keputusan atau alasannya lainnya.
"Jadi ini silakan ditulis. Saya adalah salah satu korban pers," tutur SBY sambil bergurau, saat bersilaturahmi dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, seperti dikutip dari situs resmi kepresidenan, Rabu (23/10).
Kendati sering menjadi bulan-bulanan kritik dari media massa, tapi Presiden menyampaikan terima kasih kepada pers atas kritikan tersebut.
Menurutnya, kritik yang dilontarkan pers berguna bagi dirinya dalam memimpin Indonesia. Sebab, SBY mengaku, dirinya sering diingatkan oleh pers agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh.
"Saya mengucapkan terima kasih atas semua itu. Banyak kisah diktator setelah 30 tahun, yang tanpa kritik pers, jatuhnya setengah mati," terang Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Menurut Mantan Menkopolhukam ini, pers merupakan cermin dari kenyataan. Maka, ia mempersilakan pers memberitakan bila menemukan sebuah fakta, sebab itu merupakan hak media massa.
Bahkan, SBY meminta bila ada kebijakannya yang dianggap salah, maka pers pun berhak untuk mengkritiknya. Sebab di dalam negara demokrasi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.
Walaupun demikian, Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat ini meminta, agar kritik atau tanggapan dari pers harus jelas duduk persoalannya, apakah yang salah itu keputusan, kebijakan, ataupun program pemerintahan.
Selain itu, SBY mengklaim bahwa di masa pemerintahannya, kekuasaan pers besar sekali. Karena itu, ia meminta agar pers jangan tergoda.
Sebab, korbannya bisa sangat banyak bila orang yang diberitakan besar-besaran ternyata tidak bersalah. "Itu tujuh turunan menanggung akibatnya," imbuhnya.
Memang masyarakat tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak benar. Namun, menurut Presiden, dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada diantaranya yang bisa menalar suatu berita, tapi ada pula yang langsung membenarkan berita apapun yang dimunculkan oleh media.
SBY juga menegaskan dukungannya atas peran pers untuk menjadi alat demokrasi, pembangunan, kebenaran dan keadilan, serta alat untuk menuju peradaban yang lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
