kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   -23.000   -1,21%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

SBY: bukan cuma PKS yang cinta rakyat


Rabu, 12 Juni 2013 / 19:08 WIB
SBY: bukan cuma PKS yang cinta rakyat
ILUSTRASI. Kemenko Perekonomian Sebut Usulan Subsidi Minyak Goreng Masih Dikaji


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya terganggu dengan sejumlah manuver yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PKS menilai menolak kebijakan kenaikan harga BBM adalah bentuk rasa cinta kepada rakyat. Sebaliknya, menaikkan BBM adalah kebijakan yang tidak mencintai rakyat.

"Saya mendengar statemen yang keras-keras ditujukan kepada saya pribadi. Saya sampaikan kepada saudara, tidak ada yang senang ketika kebijakan kenaikan BBM ini harus kita ambil. Saya berharap jangan terlalu mudah mengklaim bahwa mereka mencintai rakyat, kami semua mencintai rakyat. Kita semua berpikir, mencari solusi, mengembangkan kebijakan, itu semua adalah untuk rakyat," ujar SBY usai memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (12/6).

SBY mengatakan telah mengetahui dalam beberapa hari terakhir ini ada gerakan-gerakan penolakan kenaikan BBM. Gerakan tersebut ada yang berasal dari unsur masyarakat, tapi juga ada yang berasal dari unsur partai politik. Menurut presiden hal itu sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kendati demikian, SBY juga memiliki hak dan kewaiban menjelaskan kebijakannya yang tidak populer itu kepada rakyat.

Menurut SBY, kenaikan harga BBM merupakan langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan perekonomian dan fiskal. Subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran telah membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk subsidi. Padahal pemberian subsidi itu tidak adil lantaran sebagian besar dinikmati masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×