Approval Rating Prabowo Turun ke 51,1%, Pengamat Soroti Komunikasi Pemerintah

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto terus mengalami penurunan. 

Berdasarkan survei bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, sebanyak 51,1% responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Angka tersebut turun dibandingkan hasil survei sebelumnya. Pada November 2025, tingkat kepuasan publik masih mencapai 81,2%, kemudian menurun menjadi 66,4% pada Februari–Maret 2026, sebelum kembali merosot ke 51,1% pada Juli 2026. Di sisi lain, responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas mencapai 46,9%, sementara 2,1% tidak menjawab.

Baca Juga: Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 70 Triliun Bayangi Keuangan 413 Pemda

Menanggapi hasil survei tersebut, Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai persoalan ekonomi menjadi faktor paling besar yang memengaruhi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. 

Meski demikian, ia menekankan lemahnya komunikasi pemerintah juga memperburuk persepsi masyarakat.

"Sebetulnya kan tiga masalah besarnya itu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Kalau ditelaah mana yang paling besar ya ekonomi. Tapi komunikasi ini perannya besar sekali," kata Hendri kepada Kontan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Hendri, banyak program pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan baik, tetapi gagal dipahami masyarakat karena penyampaiannya tidak efektif. Akibatnya, publik menilai program pemerintah berjalan tidak terarah.

Oleh karena itu, ia menilai pembenahan komunikasi publik perlu menjadi langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 

Pemerintah, menurutnya, harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan masyarakat.

"Langkah pertama yang harus diperbaiki adalah komunikasi dulu. Bikin rakyat ngerti, bicara pakai bahasa rakyat," ujarnya.

Setelah itu, pemerintah perlu memperbaiki kondisi ekonomi dan memperkuat penegakan hukum. 

Hendri menilai masyarakat cenderung mengukur kinerja pemerintah dari kondisi ekonomi yang dirasakan langsung, terutama keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Ia menambahkan, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat agar berbagai program pemerintah dapat dipahami dan diterima masyarakat. Tanpa penyampaian yang baik, program yang dinilai positif pun berpotensi tidak mendapatkan apresiasi publik.

"Komunikasi ini menjadi penting karena banyak program-program pemerintah yang bagus-bagus tidak dikomunikasikan dengan baik. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan bahasa rakyat, sehingga rakyat tidak mengerti," tutup Hendri.

Baca Juga: Prabowo Minta Gubernur Tak Kerahkan Warga Sambut Kunjungan Presiden

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News