Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengungkapkan, ‘pemecatan’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan konsekuensi menyimpang dari Koalisi Pemerintah. Pemecatan ini penting bagi pembelajaran sikap berkoalisi di masa mendatang.
Pernyataan Sutan ini diungkapkan sebelum Raker Komisi VII dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR, Rabu (12/6). Ia mengaku tak tahu persis apakah benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengeluarkan surat secara resmi untuk mendepak PKS dari koalisi atau tidak. "Pak SBY, kan, tidak harus selalu lapor pada Partai Demokrat terkait masalah Menteri," kata Sutan.
Namun, Sutan mengapresiasi langkah Presiden SBY jika memang hal itu benar dilakukan. Sebab, di mata Sutan, pemecatan PKS adalah konsekuensi menyimpang dari koalisi.
Dengan demikian, ia berharap ada pembelajaran ke depan bagi setiap partai politik yang akan membangun koalisi. "Jangan sampai besok lagi ada partai di dalam kabinet, tapi sikapnya di luar pemerintahan berbeda," imbuh Sutan.
Soal apakah nantinya menteri dari kader PKS akan dicopot dari kabinet, Sutan mengaku tidak tahu. Dia bilang, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Walau begitu, Sutan menegaskan ada kemungkinan menteri-menteri kader PKS tetap ada di Kabinet. Kendati, partai PKS telah dikeluarkan dari koalisi. "Dalam politik segala kemungkinan selalu ada," pungkas Sutan.
.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
