Reporter: Noverius Laoli |
JAKARTA. Persoalan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan opsi dua harga masih bisa berubah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah masih mengkaji apakah opsi dua harga itu efektif di lapangan. Jika tidak, opsi satu harga tetap akan jadi pilihan.
"Apakah memungkinankan secara teknis di lapangan dilakukan sistem dua harga itu. Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin itu (opsi dua harga) pemerintah pilih," ujar SBY sesaat setelah melakukan rapat terbatas di Halim perdanakusuma, Jumat (26/4).
SBY menjelaskan, apabila opsi dua harga tidak bisa dijalankan, pemerintah tetap mengurangi subsidi BBM bersubsidi. Ini demi menjaga kesehatan fiskal dan APBN. Opsi satu harga berarti kenaikan harga BBM bersubsidi bagi semua warga negara. Sebagai silihnya, pemerintah akan tetap membantu masyarakat miskin.
Karena itu, sampai saat ini, SBY masih menunggu laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang simulasi dan persiapan teknis kenaikan harga BBM dengan opsi dua harga.
Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan opsi dua harga yakni Rp 4.500 untuk kenderaan roda dua, angkutan umum dan pelat kuning, dan Rp 6.500 untuk kendaraan pribadi atau pelat hitam. Namun, banyak kalangan menilai opsi dua harga rawan penipuan dan bisa menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
