Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan dua harga untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan untuk pengendalian BBM bersubsidi, persiapan teknisnya sudah mencapai 90%. Pasalnya, di luar itu, "Ada persiapan teknis soal kompensasi (yang masih dibahas)," ujarnya Kamis (19/4).
Ia menambahkan, pemerintah melalui Pertamina juga akan menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian BBM bersubsidi. Hanya saja, karena persiapannya memakan waktu lama, Jero bilang pemerintah akan menjalankan kebijakan dua harga BBM bersubsidi terlebih dahulu. Kemudian, secara paralel, penerapan sistem teknologi informasi akan dilakukan mulai Juli 2013.
Untuk kompensasi bagi masyarakat, kata Jero pemerintah akan menambah bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, menambah jumlah pemberian beras miskin (raskin) dan beasiswa untuk siswa miskin (BSM). Harapannya, "Walaupun ada kenaikan harga dan inflasi, masyarakat miskin terlindungi," katanya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim opsi pemberlakuan dua harga untuk BBM bersubsidi merupakan opsi yang tidak banyak menimbulkan efek pada inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan opsi ini, pemerintah tetap memberikan subsidi penuh bagi masyarakat miskin, dan mengurangi subsidi bagi orang kaya.
Catatan saja, pemerintah rencananya akan menetapkan dua harga BBM bersubsidi masing-masing sebesar Rp 4.500 per liter dan Rp 6.500 per liter. Ia juga mengaku siap dengan teknis pelaksanaan di lapangan. "Kalau itu diputuskan, semua bisa (jalan) karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) nya sendiir-sendiri," ungkap Hatta.
Jero bilang, dengan memberlakukan harga BBM bersubsidi Rp 6.500 per liter untuk kendaraan pribadi berpelat hitam, artinya pemerintah telah mengurangi subsidi bagi masyarakat mampu sekitar Rp 3.000 per liter.
Dengan pengendalian BBM ini, pemerintah berharap bisa mengerem konsumsi BBM bersubsidi menjadi hanya 48 juta kilo liter, atau lebih rendah ketimbang jika tak ada pembatasan yaitu sekitar 53 juta kilo liter. Hatta mengakui, jumlah penghematan subsidi yang didapat pemerintah tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 21 triliun.
Menurut Hatta, anggaran penghematan yang didapat ini sebagian akan dialokasikan untuk menambal defisit anggaran yang terus melebar. Nah, sebagian lagi, akan digunakan untuk kompensasi bagi masyarakat melalui peningkatan dana bantuan sosial bagi pengentasan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
