Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108.000 kilometer.
Indonesia juga memiliki kekayaan hayati laut yang besar di dunia. Dengan potensi tersebut sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia (PMD).
Adalah mimpi besar Joko Widodo (Jokowi) Indonesia menjadi PMD yang gencar digadang-gadangkan pada awal kempanye untuk menjadi Presiden Indonesia. Kini, satu dekade pemerintahan Jokowi, apa kabar PMD?
Baca Juga: Proyek Transportasi Masif di Era Jokowi, Begini PR Pemerintahan Prabowo
Presiden menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Jokowi mengklaim bahwa selama 10 tahun pemerintahannya, telah berhasil membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar.
Sehingga, sampai saat ini Indonesia telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Meresmikan Dua Proyek Wijaya Karya (WIKA) di Jawa Timur
Dengan demikian, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
Sehingga, Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.
"Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," sebut Jokowi.
Hanya saja, dalam pidatonya, Jokowi tak menyinggung PMD sama sekali, padahal di awal berkuasa, jargon ini yang didengungkan untuk meraih dukungan dan simpati rakyat Indonesia
Baca Juga: Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Butuh Hingga Rp 600 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Victor Nikijuluw, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia mengatakan, setidaknya ada lima program besar di bawah radar Konservasi Indonesia terkait PMD. Pertama, transportasi laut yang menghubungkan nusantara, khususnya pulau-pulau kecil terluar.
Kedua, pemasokan barang kepada penduduk di daerah terpencil dan membawa produl mereka ke sentra pasar di Jawa atau kota besar.
Ketiga, pembangunan perikanan di Indonesia timur khususnya di Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Keempat, pembangunan kawasan perlindungan dan konservasi laut dan mata pencaharian penduduk lokal. Kelima, mengembangkan budaya dan iptek maritim serta kebijakan atau program pembangunan berkelanjutan yang berbasis sains.
Menutut Viktor, seluruh program PMD sudah berjalan dengan baik, kecuali program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tidak diwujudkan. Akibatnya, ekonomi daerah yang berbasis perikanan dan kesejahteraan nelayan tidak berkembang.
"Sektor perikanan sebagai sebagai sektor basis tidak berkembang sebagaimana mestinya. Kesempatan berusaha nelayan skala kecil justru terancam karena industri perikanan yang pro terhadap nelayan asing dan skala besar," katanya kepada KONTAN, Minggu (8/9/2024).
Baca Juga: Prabowo-Gibran akan Terapkan 17 Program Ini untuk Melancarkan Ekonomi Biru
Viktor juga menyebutkan, dalam hal konservasi, pemerintah belum serius. Target membentuk 30 juta hektare kawasan konservasi memang tercapai tetapi sebagian besar hanya paper park, alias di atas kertas. "Implementasinya sangat minim," terangnya.
Lantas, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PMD? Viktor bilang, kendala utama dalam menjalankan PMD adalah kurangnya kehendak pemerintah dalam hal alokasi anggaran yang cukup.
Kendala lain yaitu tidak ada penjabaran kebijakan nasional ke kebijakan daerah. "Masyarakat juga tidak tahu apa itu PMD. Dukungan masyarakat sangat rendah," kritiknya.
Meski demikian, Konservasi Indonesia secara total membangun dan mendukung pemerintah daerah dalam mengelola sekitar 5 juta hektare kawasan konservasi.
Konservasi Indonesia membangun pariwisata bahari di Raja Ampat, Kaimana dan Fakfak, rumput laut di NTB dan NTT, serta mendukung pemerintah pusat dalam advokasi dan penyusunan kebijakan yang pro masyarakat dan pro lingkungan. "Konservasi Indonesia juga membanguan Trust Fund untuk konservasi di Papua Barat," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
