Celios Sebut Ada Kejanggalan dari Impor 105.000 Unit Pikap Agrinas, Apa Saja?

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh Agrinas Pangan Nusantara untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik tajam.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai proyek ini mulai banyak menelan "korban" dan terindikasi hanya menguntungkan segelintir pihak.

Huda menyebut bahwa proyek KDKMP ini berdampak negatif mulai dari dana desa yang disunat lebih dari 58%, hingga memukul pelaku usaha di daerah serta industri otomotif nasional. Ia menuding importasi ini justru menunjukkan keberpihakan pada ekonomi oligarki, bukan ekonomi desa.

"Importasi mobil dan pikap oleh Agrinas dari India semakin menunjukkan bahwa proyek ini bukan untuk ekonomi nasional apalagi ekonomi di desa, melainkan ekonomi Agrinas dan para oligarki pemerintah yang dibantu oleh program ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/2/2026).

Lebih lanjut, Huda menyoroti potensi kerugian negara yang besar akibat devisa yang mengalir ke India. Dengan target lebih dari 80.000 KDKMP, masyarakat desa dan perusahaan otomotif lokal dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton tanpa keterlibatan aktif dalam rantai pasok.

Selain itu, langkah Agrinas mengimpor unit secara utuh (Completely Built Up/CBU) dinilai menyalahi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Huda menegaskan tidak ada aktivitas ekonomi yang tercipta dari importasi ini, malah justru berisiko menggerus pangsa pasar produk pikap yang sudah dirakit di dalam negeri.

"Ekonomi kita bisa menyusut karena impor ini akan mengurangi PDB. Padahal jika disuplai dari dalam negeri, potensi multiplier effect-nya lebih besar. Industri otomotif kita tidak menikmati program ini. Di satu sisi, kapasitas produksi mobil pikap kita sudah memadai dengan harga yang relatif lebih murah," jelasnya.

Huda mengendus adanya kejanggalan dalam keputusan Agrinas memilih impor dari India yang berisiko melemahkan PMI manufaktur sektor otomotif. Padahal, sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja formal secara masif di Indonesia.

Oleh karena itu, Celios mendesak agar importasi ini segera dihentikan karena lebih banyak mendatangkan kerugian. Huda menekankan agar Dirut Agrinas bertanggung jawab jika muncul penalti akibat pembatalan kontrak, atau segera melakukan negosiasi ulang dengan pihak India.

"Sudah sewajarnya, importasi ini dihentikan karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan keuntungannya. Apabila ada penalti ya Dirut Agrinas harus bertanggung jawab karena menyebabkan kerugian keuangan negara. Atau ya negosiasi lagi dengan pihak India guna merestrukturisasi pembelian, terutama dalam hal jumlah. Tidak semua KDMP butuh mobil dengan spesifikasi 4x4," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menanggapi isu atau risiko pembatalan pengadaan, di mana pihaknya tidak memikirkan soal penalti.

Ia meyakini pengadaan yang dilakukan telah didasari oleh itikad baik dan jika terdapat perbedaan pemahaman di kemudian hari, hal tersebut dapat diselesaikan melalui penjelasan dan diskusi.

"Karena kami dengan itikad baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut. Saya pikir bahwa kita optimistis dan saya yakin bahwa apa yang kita lakukan in good faith, pasti kalau ada masalah, ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan, itu akan menjadi solusi," tegasnya.

Joao menambahkan, pengadaan ini akan berjalan mengingat harga yang didapatkan perusahaan tergolong sangat kompetitif. Menurutnya, pengadaan armada ini sangat menguntungkan secara nilai ekonomi dibandingkan jika perusahaan harus membeli dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi.

"Karena saya yakin bahwa semua itu ada solusinya, mungkin kalau saya mengadakannya harganya Rp 700 juta, mungkin pasti potensi pembatalan sangat besar, tapi kalau saya mengadakannya murah, kayaknya sayang-sayang banget," terangnya.