Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat upaya menambal kebocoran penerimaan negara dari sektor ekonomi tersembunyi atau shadow economy.
Salah satunya adalah bekerjama dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Kapolri.
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi di luar pengawasan pemerintah tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 30%–40% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Satgassus Penerimaan Negara yang Dibentuk Kapolri
Jika berhasil dikenakan pajak dengan rasio 10%, potensi penerimaan negara bisa melonjak hingga sekitar Rp 948,81 triliun.
"Kondisi ekonomi shadow economy atau underground economy memang bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi," ujar Ariawan kepada Kontan.co.id, Rabu (18/6).
Di Indonesia sendiri, skalanya sangat besar yang mencakup mulai dari UMKM tradisional yang belum terdaftar hingga aktivitas ilegal terorganisir, seperti pencucian uang, perdagangan barang ilegal, dan kendali atas aset-aset strategis.
Ia memerinci sektor-sektor yang masuk dalam kategori ekonomi bayangan ini antara lain sektor properti, minyak dan tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), hingga aktivitas tidak terlapor di dunia digital maupun pasar valuta asing dan pasar modal.
Baca Juga: Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Ariawan menilai pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penerimaan Negara sangat krusial untuk menjawab permasalahan klasik yang selama ini merugikan keuangan negara.
Ia mencontohkan, potensi kerugian dari pertambangan tanpa izin (PETI) saja mencapai Rp 3,5 triliun pada 2022, melonjak dari Rp 1,6 triliun pada 2019.
Belum lagi potensi kerugian dari 31.275 kasus perdagangan ilegal yang tercatat Bea Cukai sepanjang 2024 dengan nilai barang mencapai Rp 6,1 triliun dan kerugian negara Rp 3,9 triliun.
Di sektor perikanan, kerugian dari illegal fishing ditaksir mencapai Rp 13 triliun. "Dari beberapa sektor ini saja total kerugian negara telah mencapai Rp 20,4 triliun," katanya.
Namun, Ariawan menegaskan bahwa tugas Satgassus tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi hambatan sistemik dan praktis dalam mendorong formalisasi sektor informal. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Satgassus dengan pemerintah daerah dan desa.
Baca Juga: Herry Muryanto dan Novel Baswedan Pemimpin Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
"Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis informal ke dalam rantai pasok formal, sehingga memberikan mereka insentif dan jalur menuju formalisasi tanpa beban pajak yang berlebihan secara langsung," terangnya.
Strategi ini, lanjut dia, akan menjadi bentuk soft power yang efektif dan berkelanjutan untuk memperluas basis pajak dan mendorong inklusi ekonomi.
Lebih jauh, Ariawan juga menekankan bahwa Satgassus harus memiliki kemampuan penegakan hukum yang kuat terhadap praktik penghindaran pajak dan aktivitas ilegal berskala besar.
Selanjutnya: Jurus CNAF Capai Target Pertumbuhan Pembiayaan Investasi pada 2025
Menarik Dibaca: Rahasia Awet Muda, Ini 3 Makanan Terbaik untuk Mengurangi Kerutan Wajah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
