kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.908.000   -6.000   -0,31%
  • USD/IDR 16.303   15,00   0,09%
  • IDX 7.179   38,11   0,53%
  • KOMPAS100 1.031   5,07   0,49%
  • LQ45 784   4,64   0,60%
  • ISSI 235   1,24   0,53%
  • IDX30 405   2,51   0,62%
  • IDXHIDIV20 466   3,43   0,74%
  • IDX80 116   0,71   0,62%
  • IDXV30 118   1,37   1,17%
  • IDXQ30 129   0,69   0,53%

Satgas Bidik Mafia Hukum Kelas Kakap di 9 Bidang


Senin, 12 April 2010 / 10:14 WIB
Satgas Bidik Mafia Hukum Kelas Kakap di 9 Bidang


Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Ruang gerak para makelar kasus alias markus bakal makin sempit saja. Soalnya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum akan fokus membabat praktik-praktik haram tersebut di sembilan bidang.

Kesembilan bidang itu adalah: mafia peradilan, perpajakan, kasus korupsi, kehutanan, serta pertambangan dan energi. Lalu, mafia kasus narkoba, pertanahan, perbankan dan pasar modal, serta perikanan.

Operasi para markus di sembilan bidang ini bisa mengakibatkan kerugian negara yang besar. "Sembilan ini merupakan mafia kelas big fish," ujar Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana akhir pekan lalu.

Menurut Denny, praktek markus di ke-9 bidang tersebut tidak hanya menimbulkan dampak kerugian negara yang besar. Aksi mereka juga memiliki pengaruh hukum yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya peradilan, yang merupakan tempat masyarakat untuk mencari keadilan.

Itu sebabnya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menempatkan penuntasan mafia hukum peradilan di posisi teratas dalam deretan kasus besar atawa big fish. Praktik mafia lain tidak akan bisa dibabat habis kalau tidak ada penuntasan mafia peradilan. "Paling utama dan merusak, mafia peradilan," ujar Denny.

Penuntasan markus di ke-9 bidang itu, Denny mengungkapkan, tak lepas dari perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan tangkapan besar. Selain itu, Satgas juga harus memiliki prioritas karena masa kerja mereka cuma dua tahun dan hanya memiliki enam anggota saja.

Jadi, "Tidak mungkin tidak ada tebang pilih, harus ada fokus dan pilihan strategi, kasus mana yang dijadikan titik picu untuk melawan praktik mafia hukum," tegas Denny, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN.

Tapi, Denny menambahkan, pihaknya tetap perlu dukungan berbagai pihak, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mempersilakan Satgas membersihkan mafia hukum yang ada di lingkungan pasar modal. "Kami mendukung setiap langkah untuk menegakkan hukum di pasar modal," ujar Ito.

Cuma, Ketua Masyarakat Madani Ismet Putra meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menambah satu lagi jenis mafia yang menjadi fokus utama mereka. Yakni, mafia utang luar negeri. "Selama ini, mereka sulit tersangkut karena merupakan mafia kerah putih," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×