Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin 24 Februari 2025.
Danantara disebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita. Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai jika Danantara dikelola dengan baik, akan menjadi motor ekonomi yang efektif.
"Tetapi jika salah kelola dan mengalami politisasi, maka Danantara justru akan menjadi awal kebangkrutan BUMN," ujar Wijayanto kepada Kontan, Minggu (23/2).
Baca Juga: Ekonom: Efek Salah Pilih Nakhoda Danantara Bisa Bikin Koreksi Saham BUMN dan Rupiah
Wijayanto menganalogikan BUMN-BUMN yang berada dibawah Danantara dengan telur dan Danantara diibaratkan dengan sebuah keranjang.
Dengan demikian, seluruh telur yang bernilai Rp 14.000 triliun masuk dalam satu keranjang bernama Danantara.
"Jika keranjang tersebut bocor atau tumpah, seluruh telor kita akan pecah," ucap Wijayanto.
Wijayanto melihat tren yang terjadi saat ini, terutama terkait dengan minimnya transparansi dan kuatnya politisasi. Jika tidak ada perbaikan, peluang Danantara untuk gagal lebih besar daripada untuk berhasil.
Baca Juga: Nakhoda Danantara
"Siapa-siapa yang memimpin Danantara akan secara jelas menggambarkan apa agenda besar Pemerintah yang sebenarnya; ini proyek politik atau ekonomi," terang Wijayanto.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menilai, ide pembentukan Danantara sangat lemah karena tanpa feasibility study yang memadai.
Pembentukan Danantara juga sarat kepentingan politik.
"Kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi CEO Danantara, saya kira akan terafiliasi dengan penguasa republik saat ini, alih-alih mengisinya dengan profesional," ujar Misbah.
Selain itu, Indonesia sudah punya SWF yakni INA yang fungsinya mirip-mirip dengan Danantara. Pemerintah seharusnya memaksimalkan SWF yang sudah ada tersebut.
"Tantangan pembentukan Danantara saat ini dan ke depan adalah transparansi dan akuntabilitas," ungkap Misbah.
Baca Juga: Prabowo akan Luncurkan Danantara Besok
Selanjutnya: Kementerian ESDM: Program B40 Tahun 2025 Butuh 14,2 Juta Ton CPO
Menarik Dibaca: Kuning Telur Mengandung Kolesterol atau Tidak? Ini Faktanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
