kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Sakti Wahyu Trenggono Kembali jadi Menteri KKP, Soroti Masifnya Pencurian Lobster


Senin, 21 Oktober 2024 / 16:29 WIB
Sakti Wahyu Trenggono Kembali jadi Menteri KKP, Soroti Masifnya Pencurian Lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sakti Wahyu Trenggono kembali menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Trenggono menyoroti beberapa persoalan di wilayah kelautan dan perikanan Tanah Air di antaranya masifnya pencurian lobster hingga pasir laut.

“Lobster ini sudah setengah mati, sudah seperti narkoba, angkanya kurang lebih antara 300 juta - 500 juta bibit yang selalu melayang ke negara tetangga,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).

Baca Juga: Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Begini Program 100 Hari Sakti Wahyu Trenggono

Trenggono mengungkapkan, banyaknya penyelundupan ini tentunya merugikan negara, saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk mendatangkan keuntungan negara dengan membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (BBL).

Menurutnya, tidak mudah mendatangkan pelaku usaha lobster dari negara tetangga seperti Vietnam misalnya, agar mereka mendapatkan kuota ekspor BBL tersebut.

“Kalau belakangan tahu ada beberapa perusahaan yang konon dari Vietnam yang menuju ke sini ya itu bagian dari modelling, mereka masuk dulu, kemudian dia minta kuota kita berikan, tapi dia bayar,” ungkapnya.

Trenggono tak memungkiri, laut Indonesia begitu luas dari Sabang hingga Merauke, sementara Indonesia hanya memiliki 30 kapal pengawas dan tidak bisa menjaga selama 24 jam penuh.

“Kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implementasikan di dalam periode yang baru, harapan saya tahun depan bisa selesai tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor,” terangnya.

Baca Juga: KKP Sebut Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Morodemak untuk Nelayan

Selain itu, Trenggono juga menyoroti maraknya pencurian pasir laut di Tanah Air. Melalui kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, KKP hendak menekan hilangnya potensi  negara tersebut secara cuma-cuma.

“Ini harta yang diberikan oleh Tuhan, yang harusnya bermanfaat kepada bangsa dan negara dicuri terus,” kata dia.

Trenggono menceritakan, pihaknya berhasil menangkap dua kapal pencuri pasir di Pulau Nipah, salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia, Singapura dan Malaysia.

“Saya pergi ke Pulau Nipah, saya bisa menangkap dua kapal yang menyedot pasir di lautan kita dengan tenangnya dijual ke negara tetangga. Kalau satu hari itu kira-kira sekitar 200.000 meter kubik, satu tahun saya hitung US$ 360 juta,” imbuhnya.

Baca Juga: Inilah Jenis-Jenis Pasir Laut yang Dilarang Diekspor

Lebih lanjut, Trenggono menambahkan, bila saja potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berdampak pada pemasukan negara dan mendukung pembangunan.

“Jadi kapal harus melaju sangat cepat karena banyak di dalam kapal itu masyarakat harus kita perjuangkan hidupnya,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×