RUU OJK buntu, Parlemen akan amandemen UU BI

Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam akan mengamandemen undang-undang Bank Indonesia jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buntu alias deadlock. Salah satu pasal yang akan diamandemen adalah tentang indepensi OJK.

Rencananya, DPR dan pemerintah akan kembali bertemu untuk membahas RUU OJK malam ini (11/7). Rapat itu akan membahas mengenai komposisi dewan komisioner OJK.

Ketua Panitia Khusus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan, DPR bersikukuh komposisi dewan komisioner OJK terdiri dari dua dari pemerintah dan tujuh orang independen. "Semua menunggu sikap melunak atau tidak melunaknya dari menteri keuangan," katanya, Senin (11/7).

Sementara, pihak pemerintah tetap bersikukuh komposisi dewan komisioner terdiri dari dua orang ex officio dari pemerintah, lima orang independen dan dua orang ditetapkan oleh DPR. Nusron sendiri merasa rapat tersebut tersebut akan terancam berhenti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah yakin OJK bisa tutup ruang gerak pelaku kejahatan perbankan

Keuangan

Menkeu optimistis pembentukan OJK rampung 13 Juli

Nasional

Ternyata pembahasan RUU OJK sudah mengerucut

Investasi

OJK tidak bisa awasi lembaga yang abu-abu

Keuangan

RUU OJK, BI merasa ditinggal pemerintah