Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
“UU HKPD tidak memberi kemajuan apa-apa kalau anggaran-anggarannya masih tetap ada di Kementerian/Lembaga, masih tetap di Jakarta. Padahal rakyat itu ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau uang (Dana Bagi Hasil) itu ditransfer ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota maka akan menumbuhkan pelaku ekonomi baru di daerah,” kata Agun dilansir dari laman dpr.go.id.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Golkar itu berpendapat, jika keuangan pusat-daerah hanya berbicara pada tataran angka-angka dan tanpa memikirkan landasan filosofis dan tujuannya, maka tidak ada langkah maju yang spesifik.
Sebab, RUU HKPD tidak hanya berdasarkan pada ketimpangan fiskal tetapi juga karena masih adanya ketimpangan layanan yang tidak merata di daerah-daerah di Indonesia.
Baca Juga: RUU HKPD didesain untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok
“Sesuai aturan fungsi K/L urusannya hanya membuat kebijakan yang pelaksanaan teknisnya oleh daerah. Kenyataannya program mereka masih dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), yang semuanya masih sentralistik di Jakarta. Menurut hemat saya, uangnya harus betul-betul turun ke daerah bahkan tidak ada lagi uang yang masih ada di K/L teknis,” sambungnya.
RUU HKPD dirancang pemerintah semata-mata untuk mempercepat perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.
Sebab hingga saat ini belum terlihat adanya lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan meski anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terus meningkat sejak 20 tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
