Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
Bandung. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan revisi tiga perizinan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemhub) seminggu ke depan.
Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, revisi studi kelayakan atau feasibility study (FS) segera diselesaikan setidaknya dalam dua hari ini dan kemudian diaudit oleh auditor independen.
"Kami mengusulkan auditornya Sucofindo," ujar Hanggoro, Jumat (19/2).
Revisi FS dari perizinan itu salah satunya mengenai berkurangnya panjang lintasan kereta yang digunakan.
Ada perubahan dari awalnya rute Gambir menuju Tegal Luar menjadi Halim menuju Tegal Luar.
Dengan panjang semula 150 kilometer (km) menjadi 142,3 km.
Dengan adanya pengurangan panjang lintasan tersebut, maka akan mengurangi biaya pembangunan dari yang semula US$ 5,5 miliar.
Adapun jalur yang akan dilalui oleh kereta cepat ini adalah Halim-Karawang-Walini-Tegal Luar.
Sekadar catatan, ketiga izin yang masih belum clear adalah izin pembangunan, izin usaha serta perjanjian konsesi.
Sementara untuk perizinan yang sudah dimiliki antara lain penetapan badan usaha, izin trase dan izin lingkungan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).
Beberapa pihak menilai dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini perekonomian masyarakat sekitar akan terangkat.
Bagi pemerintah Jawa Barat, terbangunnya proyek transportasi masal ini akan memunculkan titik-titik ekonomi baru.
"Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan visi menyeluruh presiden Jokowi. Dengan perekonomian yang terbuka seperti MEA, lalu lalang vertikal tidak ada batasan. Kita harus gerak cepat dengan negara ASEAN lain," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Rini bilang, ada beberapa keuntungan yang akan didapat dengan dibangunnya jalur kereta cepat ini.
Selain memunculkan sentra perekonomian dan pariwisata. Adanya proyek ini juga akan berdampak disektor lapangan pekerjaan.
Dalam perjanjiannya dengan investor China, akan ada alih pengetahuan yang diberikan kepada pekerja Indonesia.
Proyek ini juga mayoritas akan dikerjakan oleh pekerja dalam negeri.
Khusus untuk pembangunan konstruksi saja tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 39.000 pekerja.
"Salah satu negosiasi dengan pihak China, akan diberikan alih teknologi. 60% pekerjaan dilakukan di Indonesia," ujar Rini.
Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharap bila pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut dapat disinergikan dengan jalur kereta ringan atau light rail transit (LRT).
Pasalnya dengan rute yang akan dibangun ini akses masyarakat masih terbatas.
Pemerintah sendiri terus berupaya untuk sosialisasikan proyek kereta cepat ini kepada masyarakat.
Pasalnya, selama ini nada sumbang dari rencana pembangunan proyek ini kencang disuarakan.
Padahal, Rini mengklaim walau tanpa sokongan APBN proyek ini akan bermanfaat bagi masyarakay luas.
Meski demikian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah bersiap-siap untuk melakukan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas proyek ini.
"Kami masih menunggu hasil Amdal yang disusun," kata Dwiretnastuti, Deputi Walhi Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
