Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca letusan Gunung Merapi. Penyusunan rencana ini ditargetkan selesai dalam tempo sebulan.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono menugasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggarap rencana rehabilitasi dan rekonstruksi itu. Juru bicara Wapres Yopie Hidayat menjelaskan, rencana itu juga termasuk menata ulang tata ruang di kawasan bahaya letusan Merapi.
Karena itu, Yopie bilang, pemerintah membentuk tim teknis kecil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mematangkan tata ruang itu.
Kepala BNPB Syamsul Maarif mengaku belum bisa memastikan berapa total anggaran untuk membiayai kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi itu. Dia mengaku masih menghitungnya. "Apalagi, saat ini aliran lahar dingin masih melanda," katanya usai rapat terbatas dengan Wapres, Rabu (23/2).
Yang jelas, Syamsul mengatakan, biaya rekonstruksi dan rehabilitasi tidak setara dengan besarnya kerugian akibat letusan Merapi pada Oktober dan November tahun lalu. Ketika itu, BNPB mencatat, nilai kerugian akibat letusan gunung tersebut mencapai Rp 4,23 triliun.
Total kerugian sebesar Rp 4,23 triliun mencakup nilai kerusakan bangunan akibat letusan mencapai Rp 1,138 triliun dan nilai kerugian ekonomi mencapai Rp 3,089 triliun. Penilaian kerusakan dan kerugian ini bekerjasama dengan Bappenas, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Sedangkan kerugian terbesar dialami sektor pertanian sebesar Rp1,326 triliun atau 43% dari total nilai kerugian. Lalu, sektor industri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merugi sebesar Rp 382 miliar atau 12,4% dari total nilai kerugian.
BNPB sudah menyiapkan skema pembiayaaan rekonstruksi dan rehabilitasi selama tiga tahun. "Nanti harus ke DPR juga," kata Syamsul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
