Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Relawan Jokowi Mania resmi menggugat instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 53 tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan dengan nomor pendaftaran 241/G/2021 PTUN Jakarta tersebut didasari adanya aturan syarat wajib RT-PCR bagi penumpang pesawat.
Sekjen Jokowi Mania, Akhmad Gojali Harahap, mengatakan, Inmendagri yang mengatur syarat wajib RT-PCR telah menyalahi pasal 23 huruf A UUD 1945.
"Itukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 23 huruf A bahwa pungutan pajak dan lainnya itu harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Bukan dari instruksi menteri dan lainnya," jelas Akhmad saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (26/10).
Baca Juga: Jokowi minta harga tes PCR diturunkan, Kemkes: Saat ini sedang dikaji
Kedua, Inmendagri juga dinilai menyulitkan masyarakat yang saat ini masih merasakan dampak pandemi Covid-19. Berkaca dari harga RT-PCR yang masih dirasa sangat tinggi, yang akan menambah beban pelaku perjalanan.
"Di tengah orang masih kesulitan seperti ini tiba-tiba ada instruksi Mendagri yang semakin menyulitkan masyarakat. Selama ini sudah berjalan dengan antigen hanya dibebankan biaya Rp 100.000 atau Rp 90.000. Sementara PCR itu Rp 400.000 sampai Rp 1 juta kan itu pun hasilnya keluarnya beda-beda," ungkapnya.
Kemudian, Akhmad menyebut adanya aturan syarat wajib RT-PCR bisa menjadi dugaan adanya akal-akalan oknum yang ingin meraup keuntungan di tengah pandemi.
Baca Juga: Asosiasi Pilot Garuda keberatan akan syarat penumpang wajib tes PCR, ini alasannya
