Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) merilis beberapa rekomendasi kebijakan untuk menggenjot penerimaan perpajakan negara-negara berkembang. Strategi ini bernama joint domestic resource mobilization initiative (JDRMI).
Pertama, IMF dan Bank Dunia merekomendasikan negara berkembang, termasuk Indonesia, memacu efektivitas insentif pajak yang selama ini dikucurkan. Menurut dua badan international itu, insentif tax holiday yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus bukanlah instrumen efektif untuk menarik investasi.
Kedua, negara berkembang perlu memperluas basis pajak pertambahan nilai (PPN) dan menekan informalitas. Menurut IMF dan Bank Dunia, pembebasan PPN bukan instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat miskin.
Baca Juga: Ekonom Perkirakani Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,02% di Kuartal II-2024
Ketiga, negara berkembang perlu membenahi desain dan memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Pasalnya, penerimaan PPh OP di negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju.
Keempat, negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai dalam menyokong penerimaan negara. Bukan hanya untuk menekan eksternalitas negatif, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar.
Kelima, mengembangkan sistem pajak properti yang efektif demi memenuhi kebutuhan anggaran daerah.
Pajak properti adalah jenis pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi sekaligus bersifat progresif. Keenam, negara berkembang perlu menerapkan kebijakan pajak khusus atas sektor tertentu.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2024 Diproyeksi Merosot, Ini Pendorongnya
