Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Misalnya rent tax yang dapat dikenakan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) dan sektor lain seperti kehutanan, perikanan, telekomunikasi dan perbankan. Excess profit tax juga dapat dikenai melalui perbaikan desain PPh ataupun jenis pajak khusus.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, enam rekomendasi kebijakan ini cukup bagus diterapkan di negara berkembang, seperti Indonesia. Bahkan sebagian kebijakan sudah pernah dijalankan Indonesia.
Dia juga mengomentari beberapa kebijakan yang direkomendasikan IMF dan Bank Dunia. Misalnya poin lima mengenai pengembangan sistem pajak properti yang efektif. Ia menilai, kebijakan ini sulit dijalani jika konteksnya adalah pengenaan jenis pajak baru seperti pajak nilai tanah atau land value tax (LVT).
Baca Juga: Pelarangan Rokok Eceran, Ini Tujuan Utama Pemerintah Memberlakukannya
Dari semua rekomendasi tadi, Fajry melihat opsi yang paling mungkin diterapkan di Indonesia adalah mengevaluasi insentif dan fasilitas pajak yang beririsan dengan perluasan cakupan PPN dan PPh.
"Selama proses evaluasinya tidak perlu proses legislasi di DPR dan tidak ada ego sektoral antar kementerian, itu menjadi lebih feasible untuk dijalankan," ucap Fajry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
