Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
“Pemerintah sudah membuat berbagai upaya dengan OSS berbasis risiko, dan penguatan kanal pengaduan LAPOR, serta implementasi saber pungli. Semuanya harus bisa dimanfaatkan oleh publik dengan optimal,” ungkap Moeldoko.
Menambahkan hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, upaya reformasi birokrasi sampai saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Pada tataran internal, masih kurangnya komitmen dalam perbaikan birokrasi.
“Hambatan internal yang terjadi diantaranya, rendahnya komitmen pimpinan daerah, orientasi kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pelayanan, serta masih adanya jual beli jabatan,” tuturnya.
Sementara tantangan eksternal kata Jaleswari, adanya revisi UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi mengubah secara fundamental implementasi sistem merit. Seluruh tantangan tersebut disebut Jaleswari harus segera diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Selanjutnya: Indeks persepesi korupsi di Indonesia membaik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
