Wamenkeu Ungkap Cara DJP Lacak Potensi Pajak Sektor Sawit

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan perpajakan di sektor kelapa sawit dengan memanfaatkan teknologi machine learning.

Teknologi ini digunakan untuk menganalisis faktur pajak elektronik hingga mencocokkan data pembelian bahan baku dengan hasil penjualan minyak kelapa sawit.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan pajak melalui analisis data transaksi dan aktivitas usaha.

Menurutnya, Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia memiliki aktivitas perdagangan yang melibatkan banyak perusahaan. Dalam setiap transaksi penjualan antarbadan usaha, terdapat faktur pajak elektronik yang dapat menjadi sumber data bagi otoritas pajak.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Bagikan HP Gratis, Bansos Bakal Masuk Rekening Digital

Namun, perbedaan istilah yang digunakan perusahaan untuk mendeskripsikan barang yang diperjualbelikan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi jenis barang, volume transaksi, hingga harga jual berdasarkan data yang tersedia.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi machine learning untuk membaca faktur pajak elektronik dan mengelompokkan informasi mengenai barang yang dijual, jumlah transaksi, serta harganya.

"Jadi, kami menggunakan machine learning untuk membaca faktur-faktur tersebut dan mengidentifikasi barang yang dijual, berapa jumlahnya, serta berapa harganya," ujar Nurkholisoh dalam acara The 7th BRITACOF, Selasa (13/10/2026).

Selain menganalisis faktur pajak elektronik, DJP juga memanfaatkan data untuk menelusuri alur produksi kelapa sawit. Salah satu caranya adalah membandingkan jumlah tandan buah segar (TBS) yang dibeli pabrik dengan perkiraan volume minyak kelapa sawit yang seharusnya dapat dihasilkan dari bahan baku tersebut.

Baca Juga: Ditjen Pajak Kembangkan AI untuk Pantau Kekayaan Kelompok Crazy Rich

Selanjutnya, hasil perhitungan produksi tersebut dicocokkan dengan laporan penjualan minyak kelapa sawit dari perusahaan terkait.

Melalui pendekatan ini, DJP dapat mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian antara pembelian bahan baku, perkiraan hasil produksi, dan jumlah penjualan yang dilaporkan perusahaan.

Ketidaksesuaian data tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi otoritas pajak untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap potensi risiko perpajakan.

"Ketika angka-angka tersebut tidak sesuai, kami memperoleh petunjuk yang jelas mengenai potensi ketidaksesuaian," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News