/2026/09/18/997472535.jpg "Menkeu: Impor Beras Ilegal Nodai Swasembada Pangan Indonesia")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai masuknya beras secara ilegal ke Indonesia dapat menodai upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, swasembada pangan dibangun dari produksi dalam negeri yang dihasilkan para petani Indonesia.
Suahasil mengatakan pemerintah telah bekerja dari sisi kebijakan, sementara para petani terus meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi. Karena itu, masuknya beras ilegal dinilai tidak sejalan dengan upaya tersebut.
"Kalau beras diselundupkan masuk, itu sebenarnya menodai swasembada pangan kita. Swasembada pangan Indonesia itu adalah karena produksi Indonesia sendiri," kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga: Bea Cukai Akui Tak Bisa Awasi Semua Pintu Masuk Barang Ilegal
Menurut dia, pemerintah perlu melindungi produksi pangan dalam negeri dari masuknya beras ilegal. Terlebih, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai pelaku usaha dari luar negeri.
"Kalau masuk-masuk yang seperti ini, ini menodai swasembada pangan kita," katanya.
Suahasil menjelaskan besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu alasan barang-barang ilegal berpotensi masuk ke dalam negeri. Dengan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat yang besar, pasar Indonesia dinilai sangat menggiurkan bagi pemain global.
"Pasar kita itu luar biasa besar, menggiurkan untuk seluruh pemain dunia di berbagai macam barang. Karena itu, kita harus melindungi pasar kita," tutur Suahasil.
Dia menegaskan perlindungan pasar domestik bukan hanya berkaitan dengan kepentingan produsen, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen.
Menurut Suahasil, petani menjadi salah satu pihak yang dirugikan ketika beras ilegal masuk ke pasar Indonesia. Sebab, produksi petani dalam negeri harus bersaing dengan beras yang masuk tanpa melalui ketentuan impor yang berlaku.
Baca Juga: Siap Hadiri Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Akan Bawa Isu Kemerdekaan Bagi Gaza
Di sisi lain, konsumen juga menghadapi risiko karena kualitas beras ilegal tidak dapat dipastikan. Suahasil mengatakan pemerintah tidak dapat mempertanggungjawabkan proses penyimpanan, pengiriman, pengepakan hingga kualitas beras yang masuk secara ilegal.
Dia membandingkan kondisi tersebut dengan beras produksi dalam negeri yang memiliki tata kelola mulai dari produksi hingga distribusi. Pemerintah melalui sejumlah institusi, termasuk Perum Bulog dan Kementerian Pertanian, memiliki peran dalam menjaga tata kelola pangan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar produksi pangan dalam negeri dapat dijaga, termasuk dari sisi produktivitas, kualitas, higienitas, penyimpanan, hingga distribusi kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
