kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Realisasi anggaran PEN per 18 Oktober sudah mencapai 57,5% dari pagu


Senin, 18 Oktober 2021 / 20:22 WIB
Realisasi anggaran PEN per 18 Oktober sudah mencapai 57,5% dari pagu
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 18 Oktober sudah mencapai 57,5% dari pagu.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 18 Oktober 2021 sudah mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.

"Terkait dengan perkembangan program PEN kami laporkan bahwa sudah Rp 428,21 triliun atau sudah 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (18/10).

Lebih rinci, realisasi anggaran PEN tersebut antara lain, pertama, untuk klaster kesehatan sudah mencapai Rp 115,84 triliun. Ini utamanya untuk diagnostik (testing dan tracing) dengan realisasi sebesar 66,6% atau Rp 3 triliun. Lalu untuk therapeutic (insentif dan santunan nakes) sebesar 73,9% atau Rp 14 triliun dari pagu Rp 18,94 triliun, dan vaksinasi termasuk pengadaan dan  pelaksanaannya sudah sebesar 41,5% atau Rp 23,97 triliun.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 booster direncanakan tak gratis tahun 2022, berapa biayanya?

Kedua, realisasi dari klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp 122,47 triliun. Terdiri, untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar 73,4% atau Rp 20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, kartu sembako sebesar 58,6% atau Rp 29,26 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun. Lalu, untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar 58,7% atau Rp 16,91 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun. Serta, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 75,60 % atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.

Arilangga mengatakan, terdapat arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19.

“Mengingat bahwa kasus covid-19 sudah turun seakan signifikan di berbagai daerah dan anggaran bisa dimanfaatkan tujuan lain yang diperlukan di daerah, dan untuk itu bu Menkeu akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Epidemiolog sebut ada potensi lonjakan kasus Covid-19 saat Nataru, ini sarannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×