/2026/07/21/1451843548.jpg "Rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Paparkan Strategi Ekonomi dan Fiskal APBN 2027")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi ekonomi dan fiskal pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Purbaya mengatakan, strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 diarahkan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan investasi untuk mendukung berbagai hal," ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Banggar DPR di DPR, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: DPR Teken Kesepakatan Dengan AMPB, Janji Segera Tuntaskan RUU Perampasan Aset
Lebih lanjut, berbagai hal yang dimaksud Purbaya di antaranya, pemerintah akan fokus memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi. Selain itu, efektivitas dan ketepatan sasaran berbagai program unggulan akan terus diperkuat.
Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk memberikan dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan pekerja.
"Juga memperkokoh sinergi pusat dan daerah, serta dukungan investasi untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat tata kelola dan penegakan hukum," jelasnya.
Purbaya menegaskan, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN memiliki peran penting sebagai shock absorber sekaligus countercyclical untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, APBN juga didesain sebagai katalis pembangunan dengan mendorong investasi dan aktivitas perekonomian.
"APBN juga terus menjaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.
Belanja APBN Diarahkan Fokus Delapan Kalster Prioritas
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster program prioritas nasional (KPPN) dan satu program pendukung atau enabler yang mencakup 60 program kerja.
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Sementara itu, program pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, reformasi pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pemerintah menargetkan berbagai sasaran pembangunan pada 2027 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"RAPBN 2027 diarahkan untuk mencapai perbaikan sasaran dan indikator pembangunan yang semakin baik dan berkualitas," jelas Purbaya.
Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6%-6,5% pada 2027, dari target 6,5%-7,5% pada 2026.
Ketimpangan juga ditargetkan semakin menurun. Pemerintah mematok rasio gini pada kisaran 0,362-0,367 pada 2027.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30%-4,87%, dibandingkan kisaran 4,44%-4,96% pada tahun sebelumnya.
Kualitas pembangunan manusia juga ditargetkan meningkat, dengan indeks modal manusia diproyeksikan naik menjadi 0,575.
Target indikator nilai tukar petani (NTP) 2027 berada pada kisaran 126-128, sedangkan nilai tukar nelayan (NTN) ditargetkan mencapai 106-110.
Untuk kemiskinan ekstrem, pemerintah menargetkan berada di angka nol. Sementara penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta orang pada 2027.
Salah satu masukan Banggar terhadap penyusunan RAPBN oleh pemerintah adalah, utamanya menekankan agar seluruh indikator yang telah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dapat dimasukkan secara konsisten dalam dokumen dan pembahasan RAPBN 2027.
Baca Juga: Konsumsi LPG 3 Kg Diproyeksi Jebol, Subsidi Bisa Bengkak Rp7 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
