Banggar DPR Soroti Tantangan Fiskal dan Pembiayaan Utang pada 2027

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti sejumlah tantangan ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027. 

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diiringi dengan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. 

Dalam pengantar pembahasan KEM PPKF 2027 pada rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah, Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 di hadapan rapat paripurna DPR. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi tradisi baru yang memperkuat komunikasi antara pemerintah dan parlemen dalam proses penyusunan kebijakan fiskal nasional. 

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro 2027 berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 dolar AS per barel, lifting minyak 602–615 ribu barel per hari, serta lifting gas 934.000–977.000 barel setara minyak per hari. 

Baca Juga: Banggar DPR Setujui KEM-PPKF 2027, Pembahasan Dilanjutkan ke Tingkat Panja

Said menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat penting agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi. 

"Kita telah minta Bank Indonesia untuk ikut urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tanggung jawab Danantara itu harus bisa kuantifikasi melalui penghitungan oleh BPS," ujar Said, Selasa (9/6/2026).

Namun, strategi tersebut harus berjalan secara inklusif dengan memperhatikan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial secara bersamaan. 

Di sisi lain, Said mengingatkan pemerintah mengenai tekanan yang masih membayangi pasar keuangan domestik, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Untuk memulihkan kepercayaan pasar, pemerintah dinilai perlu menjaga konsistensi kebijakan, mengelola fiskal secara sehat, serta memperkuat tata kelola berbagai program prioritas nasional. 

"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," katanya.

Ia juga menyambut baik usulan defisit RAPBN 2027 yang berada di kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Baca Juga: Banggar DPR Bantah Isu APBN 2026 Jebol, Defisit Masih Terkendali

Menurut Said, target tersebut dapat memberikan sinyal positif kepada pasar, terutama jika realisasi defisit APBN 2026 mampu lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan. 

Selain isu fiskal, ia juga menyoroti tantangan pembiayaan pemerintah di tengah besarnya kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2027. 

Kenaikan yield SBN memang berpotensi meningkatkan minat investor, namun di sisi lain juga dapat memperbesar beban bunga yang harus ditanggung pemerintah. 

Oleh karena itu, Said meminta pemerintah memastikan tambahan utang digunakan untuk belanja yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam dokumen KEM PPKF 2027, pemerintah menetapkan delapan program prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Said menilai seluruh program tersebut harus dijalankan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai risiko global, termasuk ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik. 

Khusus pada sektor energi, Said mendorong percepatan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. 

Ia menilai tingginya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak membuat kebijakan energi nasional menjadi mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan. 

Untuk itu, sinkronisasi antara produksi dan konsumsi energi dalam negeri menjadi agenda yang perlu dipercepat. 

Sementara itu, dalam bidang pendidikan dan industrialisasi, Said mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. 

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu mendukung agenda hilirisasi dan transformasi industri yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.

Baca Juga: Alarm Global Berbunyi, Banggar DPR Dorong Percepatan Reformasi Fiskal dan Keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News