kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.704.000   25.000   1,49%
  • USD/IDR 16.455   30,00   0,18%
  • IDX 6.439   -80,98   -1,24%
  • KOMPAS100 935   -14,33   -1,51%
  • LQ45 731   -6,42   -0,87%
  • ISSI 199   -3,81   -1,88%
  • IDX30 380   -1,78   -0,47%
  • IDXHIDIV20 459   -2,94   -0,64%
  • IDX80 106   -1,29   -1,20%
  • IDXV30 109   -1,40   -1,27%
  • IDXQ30 125   -0,27   -0,22%

Rakyat menagih janji Jokowi


Jumat, 23 Januari 2015 / 21:14 WIB
Rakyat menagih janji Jokowi
ILUSTRASI. Sirkuit ujian praktik untuk membuat SIM C yang awalnya menggunakan lintasan berbentuk zig-zag dan angka 8, kini diubah menggunakan lintasan berbentuk S


Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA.  Gelombang dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dipandang sebagai bentuk upaya pelemahan komisi anti rasuah ini.

Elite Politik Partai Nasdem, Taufik Basari menyatakan gelombang dukungan ke KPK akan terus berlangsung. "Banyak orang ikhlas beraksi bukan karena Abraham Samad atau Bambang Widjojanto agar negeri tidak dikendalikan koruptor" ujar Taufik Basari di Gedung KPK, Jumat (23/1).

Ia mengatakan bahwa rakyat saat ini posisinya menanti aksi dari Presiden Joko Widodo atas terjadinya penangkapan penyelenggara negara yang dilakukan Polri. "Kami tidak hanya memilih orang yang tinggal di Istana melainkan bertindak sebagai Presiden,” ujarnya.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi, Zainal Arifin menegaskan bahwa rakyat akan menagih peran Jokowi dalam mengambil sikap. Karena menurut Zainal Arifin, Polri berada di bawah Presiden, dan kalaupun Polri bertindak oleh seseorang, diduga Presiden mengetahui penggunaan lembaga ini. "Lakukan langkah selamatkan Kepolisian, KPK dan Indonesia,” katanya.

Anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Alfons juga mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi bahwa untuk segera membebaskan Wakil Ketua Bambang Widjojanto. "Penangkapan dilakukan sewenang-wenang, bebaskan Bambang Widjojanto, selamatkan KPK, dan mengedepankan hak anak yang terbaik" ucap Alfons.

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi menegaskan bahwa akan terus melakukan penanganan hukum terhadap perkara Budi Gunawan. "Kasus akan berjalan terus dan kami akan lakukan upaya hukum" papar Johan Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

[X]
×