Purbaya Libatkan PPATK Periksa Peserta Tax Amnesty yang Belum Repatriasi

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersiap memperketat pengawasan terhadap peserta Tax Amnesty (TA) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum merealisasikan komitmen repatriasi aset dari luar negeri. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah penelusuran pajak akan dilakukan dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Purbaya mengungkapkan pemerintah telah lama mendorong para pemilik dana di luar negeri untuk membawa pulang asetnya melalui berbagai pendekatan, mulai dari imbauan hingga pemberian insentif. 

Baca Juga: FKBI: Putusan MK Lindungi Konsumen, Tapi Bisa Tekan Industri Telekomunikasi

Namun, jika upaya tersebut tetap tidak direspons, pemerintah akan beralih ke penegakan kepatuhan. Ia menegaskan, setiap dana yang masuk ke Indonesia ke depan akan menjadi objek pemeriksaan pajak. Pemerintah akan menelusuri asal-usul serta kepatuhan pajak dari dana tersebut melalui kerja sama dengan PPATK.

"Jadi begitu dana masuk, saya akan kerjasama dengan PPATK, kita periksa pajaknya. Dia gak bisa lari," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Langkah ini rencananya mulai diterapkan pada awal 2027, setelah pemerintah memberikan tenggat waktu hingga akhir 2026 bagi wajib pajak untuk memenuhi komitmen repatriasi dan pengungkapan harta. 

Selama periode tersebut, pemerintah masih memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

"Ini kami sudah bertahun-tahun mengundang, mengancam, merayu, gak masuk-masuk juga. Lama-lama saya pikir ngapain mengundang-undang sih kalau gak mau masuk juga padahal dikasih macam-macam fasilitas ya," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan tambahan bagi peserta program TA dan PPS untuk segera merealisasikan repatriasi aset. 

Pemerintah juga mengingatkan bahwa aset yang belum dilaporkan sesuai ketentuan tidak akan dapat digunakan secara bebas di dalam negeri.

Baca Juga: FKBI: Putusan MK Lindungi Konsumen, Tapi Bisa Tekan Industri Telekomunikasi

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan masih terdapat 2.424 wajib pajak yang belum merealisasikan repatriasi aset dengan nilai mencapai Rp 23 triliun. 

Selain itu, sebanyak 35.644 wajib pajak diduga belum mengungkapkan seluruh hartanya dengan nilai indikasi mencapai Rp 383 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News